Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (Menko PMK), Muhadjir Effendy akhirnya memastikan kehadirannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4/2024) mendatang.
"Iya, lah. Wong diundang mosok, apalagi kalau kalian yang ngundang, pasti hadir saya," kata Muhadjir, dilansir WartakotaLive.com, Rabu (3/4/2024).
Untuk menghadiri undangan MK tersebut, Muhadjir pun harus membatalkan agendanya ke Mesir untuk mengantar bantuan.
Diketahui undangan MK ini baru didapatnya pada Selasa (2/4/2024) malam.
Untuk itu Muhadjir baru hari ini, ia bisa memberikan kepastian kehadirannya pada sidang sengketa Pilpres di MK Jumat besok.
"Mestinya saya harus ke Mesir, mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden."
"Tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kami putuskan untuk memenuhi panggilan," terang Muhadjir.
Lebih lanjut Muhadjir mengaku sudah lapor kepada Presiden Jokowi terkait panggilan MK tersebut.
Presiden Jokowi pun sudah memberikannya izin untuk hadir memenuhi panggilan MK.
"Iya lah (wajib lapor) kan pembantu presiden. Presiden kan juga sudah tahu. Diizinkan (untuk hadir ke MK)," imbuh Muhadjir.
Diketahui, ada empat menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) ke sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024) mendatang.
Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani dan Risma Jelaskan Semua soal Bansos di Sidang MK
Keempat menteri tersebut di antaranya ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pemanggilan empat menteri ini dilakukan berdasarkan hasil rapat para hakim konstitusi yang menangani kasus sengketa Pilpres 2024.
"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (1/4/2024).
Baca juga: Tepis Ada Arahan, Jokowi Minta Sri Mulyani dan Risma Buka-bukaan soal Bansos saat Sidang di MK