Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).
Kedatangan mereka untuk memberikan kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa di Pilpres 2024.
Terutama masalah bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dikucurkan menjelang kontestasi yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu.
Keempatnya yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Berikut keterangan empat menteri terkait kucuran bansos menjelang Pilpres 2024.
Muhadjir Effendy
Menko PMK, menegaskan tidak semua bantuan sosial atau bansos dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Pasalnya penyaluran bansos sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem.
"Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022, bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, bantuan beras CBP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu, dan memerlukan koordinasi lintas sektoral," kata Muhadjir yang mendapatkan kesempatan pertama dalam memberikan ketarangan.
Kementerian PMK, kata Muhadjir, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
Tentunya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Baca juga: Di Hadapan Airlangga Hartarto, MK Singgung Suara Golkar Naik Pesat dan Efek Bansos
"Di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," ujar Muhadjir.
Dijelaskan Muhadjir, penyaluran bansos juga tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.
"Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu."
"Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem," ungkap Muhadjir.
Airlangga Hartarto
Selanjutnya, giliran Airlangga menjelaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.
Melihat fenomena cuaca yang terjadi akibat kenaikan suhu permukaan air ini dikhawatirkan dapat mengganggu produksi beras serta daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah bergegas menyalurkan BLT El Nino ini.
"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari, Februari 2024."
"Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras, seperti kita ketahui produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli sampai Februari, menurun sebesar 5,88 juta ton," ujar Airlangga.
Padahal jika berkaca pada Negara Thailand, saat ini justru terjadi kenaikan harga beras.
Harga beras di Thailand mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen, sedangkan di Vietnam mencapai 614 dolar per ton atau naiknya 41,95 persen.
Kenaikan juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara di tahun 2023, yakni India, Bangladesh, Rusia, Uni Emirat Arab, Myanmar, dan Uganda.
Jika menilik data, Inflasi Komponen Bergejolak atau volatile food terus meningkat di bulan Juli Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen.
"Beras mengkontribusi pada infalasi di bulan Maret saja 0,74 persen jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat."
"Itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan," ujar Airlangga.
Baca juga: Sidang di MK, Sri Mulyani: Pembayaran Bansos 2024 Tak Ada Perbedaan dari Tahun-tahun Sebelumnya
Sri Mulyani
Sementara itu, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.
"Pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.
Ia mengungkapkan realisasi anggaran bantuan bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir kecuali pada 2023.
Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.
Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Baca juga: Hakim MK Pertanyakan soal Pergantian Dirut Bulog Budi Waseso, Ada Kaitan Cawe-cawe Jokowi?
Tri Rismaharini
Risma, demikian dia disapa, mendapatkan kesempatan terkahir dalam memberikan penjelasan soal bansos di MK.
Kehadirannya tak juga membahas sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial.
Terutama soal anggaran terkait bansos.
Risma mengatakan Tahun Anggaran (TA) 2023 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,275 triliun.
Dimana Rp 83,316 triliun (95,46 persen) diantaranya untuk belanja bansos.
Ini berbeda dengan anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mencapai 86 triliun.
Anggaran tersebut, kata Risma, direalisasikan untuk PKH, bantuan pangan, non tunai dan bantuan El Nino 2023.
"Untuk sisanya Perlinsos ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia, disabilitas dan anak yatim," ujar Risma.
Sementara untuk TA 2024, Risma mengatakan total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Mario Christian Sumampow/Hasanudin Aco)