Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi pertanyaan dari awak media mengenai PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah kader partai berlogo banteng lagi.
Jokowi hanya memberikan senyum saat mendapati pertanyaan tersebut dan langsung berlalu.
Ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih.
"Terima kasih," ucapnya singkat, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Sektor Kesehatan dengan tema Transformasi Kesehatan Melesat Menuju Indonesia Emas, Rabu (24/4/2024).
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, Jokowi tak lagi menjadi kader partainya.
Pasalnya, Jokowi kini dianggap memihak atau sudah berada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Diketahui, PDIP merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 hingga mengajukan gugatan ke MK mengenai hasil Pilpres 2024.
"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDIP, yang benar saja," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Selain itu, Komarudin juga menyampaikan, status Gibran sudah tak lagi jadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," tuturnya.
Peluang PDIP Bergabung dengan Prabowo-Gibran
Usai putusan MK diumumkan, Pengamat berbicara mengenai peluang PDIP untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.
Baca juga: Disebut Bukan Lagi Kader PDIP, Gibran Mengaku Belum Ada Niat Gabung Partai Lain: Tunggu Aja Nanti
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli pun menilai, apabila ke depannya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, maka akan menjadi kontraproduktif.
Terlebih lagi, PDIP kerap melontarkan pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses Pemilu 2024 ini hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan Amicus Curiae ke MK.
“Saya kira ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan bisa memantik kontrakproduktif,” kata Lili dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).
Maka dari itu, Lili menganggap akan menjadi sangat ironi jika PDIP memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Menjadi ironis ketika kemudian setelah pasca putusan MK ini, PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi akan menjadi kontraproduktif,” katanya.
Selain itu, menurut Lili, PDIP juga tak mempunyai nilai jual yang tinggi jika bergabung pemerintahan lima tahun ke depan.
“Ketika PDIP menjadi oposisi kan memberikan banyak keuntungan ketika dulu pada masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gitu kan, 10 tahun,” ujar Lili.
Baca juga: Anies dan Ganjar Patuh Putusan MK, Gerindra Sampaikan Prabowo Presiden Bagi Semua Meski Tak Memilih
“Yang kemudian PDIP menjadi pemenang, terus kandidatnya terpilih menjadi presiden."
"Jadi ada nilai jualnya, ketika PDIP bergabung (pemerintah Prabowo-Gibran) nggak ada lagi nilai jualnya,” tegas Lili.
(Tribunnews.com/Rifqah/Fersinus Waku)