Baca tanpa iklan
Mengutip dari Kompas.com, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron merespons niat PKS gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Herman, keputusan berada sepenuhnya di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024.
"Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini. Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo," ujar Herman, Senin.
Pernyataan senada diungkap Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
Kamhar menyebut pihaknya menghormati sikap politik masing-masing partai, termasuk keinginan PKS gabung pemerintahan.
Golkar: Ini Sangat Sensitif
Ketya DPP Partai Golkar, Dave Laksono menagatakan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.
Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.
"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif," ujar Dave, Senin.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.
"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia.
Baca juga: Saling Sindir Partai Gelora dan PKS, Singgung Hasil Pileg 2024 hingga Gagasan Perubahan
PAN Serahkan ke Prabowo
Pernyataan senada juga diungkap Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo.
Menurutnya, PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo terkait partai yang ingin bergabung.
PAN diketahui sudah sejak lama mendukung Prabowo di Pilpres.
Karena itu, PAN yakin Prabowo akan membuat keputusan terbaik untuk koalisi ke depan.