Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta yang diusung PDIP, Pramono Anung, membuat kesepakatan atau kontrak politik dengan warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kesepakatan itu dibuat saat Pramono Anung mengunjungi Kampung Bayam pada Kamis (26/9/2024).

Pantauan Tribunnews.com, Pramono tiba di Kampung Bayam sekira pukul 12.55 WIB, menggunakan mobil Lexus warna hitam.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini mengenakan kemeja lengan panjang dan celana berwarna hitam. 

Setibanya di lokasi, Pramono langsung mengunjungi warga Kampung Bayam yang sudah menunggu kedatangannya.

Menyambut kedatangan Pramono, warga langsung menyanyikan yel-yel "Jakarta Menyala" berulang kali.

Pramono lalu berdialog dengan warga. Dia didampingi dua mantan Juru Bicara Anies Baswedan, yakni Iwan Tarigan dan Mandira Bienna Elmir.

Baca juga: PDIP Bingung Tia Rahmania Masih Berani Hadiri Acara Lemhannas Meski Sudah Dipecat

Dalam kesempatan itu, Pramono menyerahkan sebuah dokumen berisikan kesepakatan politik dengan warga Kampung Bayam.

Inti dari dokumen berisikan enam poin itu adalah Pramono dan bakal calon wakil gubernurnya, Rano Karno alias Si Doel akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam.

"Poin utamanya adalah di poin 3, nomor 3 itu menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan warga dan Pemerintah Daerah Jakarta," kata Pramono, di lokasi.

Namun, mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini enggan mengungkapkan secara gamblang isi kesepakatan tersebut.

Pramono menyerahkan dokumen itu kepada Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Fuqron (46), disaksikan oleh warga.

"Ini sebagai bukti saya dan Bang Doel betul-betul berkomitmen menyelesaikan persoalan Kampung Bayam," ujarnya.

Baca juga: Pramono Lebih Gampang Sosialisasi, RK-Suswono Yakin Menang Satu Putaran, Dharma-Kun tidak Mau Pongah

Kepada warga, dia berjanji akan mengundang Perseroda PT Jakarta Propertindo (Jakpro), wali kota hingga warga untuk duduk bersama guna menyelesaikan persoalan Kampung Bayam.

"Bahkan kalau diperlukan melibatkan lembaga independen seperti LBH atau apapun, tetapi spiritnya adalah menyelesaikan persoalan bukan menambah persoalan atau kemudian menggunakan kekuasaan untuk melakukan penekanan kepada yang lemah," jelas Pramono.

Sementara, Fuqron berharap Pramono bisa menepati janjinya apabila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Harapan utamanya, warga Kampung Bayam sebagai warga negara yang lahir di indonesia, hak-hak rakyat dikembalikan kepada rakyat," tuturnya.

Tribunnews.com mengkonfirmasi ke Fuqron mengenai 6 poin kesepakatan tersebut.

Namun, hingga kini Furqon enggan membagikan isi kesepakatan yang tertuang dalam sebuah dokumen.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan menggusur Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019.

Sebab, wilayah tersebut diklaim merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun direlokasi ke lokasi lain, termasuk Rusun Nagrak, Jakarta Utara.

Pemerintah pun mengganti tempat tinggal warga ke rusun Kampung Susun Bayam (KSB) di Jalan Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Namun, hingga kini warga belum bisa menghuni KSB karena persoalan perizinan, administrasi, tarif hunian, hingga rencana pengalihan pengelolaannya.

Baca juga: 9 Larangan selama Kampanye Pilkada 2024 dan Metode yang Digunakan

Rumah susun ini kembali mendapat protes dari warga ketika Jakarta dipimpin penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi.

Beda dengan Anies Baswedan, Heru Budi Hartono justru berencana merelokasi warga ke Rusun Nagrak yang ada di Cilincing, Jakarta Utara.