"Bahkan soal netralitas ASN kita melihat ada 3 ribu lebih kasus. Dan per 28 Oktober lalu, kita menemukan 165 kasus netralitas kepala desa di 25 provinsi. Belum termasuk pelanggaran netralitas di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan kota," ujarnya.

Dia pun menyinggung tentang penangkapan Gubernur Bengkulu oleh KPK, yang kemudian menyuruh anak buahnya mencari dana agar bisa menang Pilkada.

"Ini bukan pertama. Ini kasus biasa yang terjadi akibat budaya korup dan kelakuan tidak baik," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid merasa ragu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mau bersikap netral pada pilkada serentak 2024.

Awalnya, Usman menyebut anggota Polri sebenarnya banyak yang ingin netral menyikapi pilkada serentak 2024. Namun, hal itu terbentur sikap Jenderal Listyo yang berpihak ke beberapa kandidat.

"Saya percaya banyak anggota polisi yang ingin bersikap netral, tetapi saya ragu dan tidak percaya Kapolri bersikap netral dan ini tercermin di dinamika kepolisian tingkat daerah," kata dia. (*)