Laporan Wartawan Tribunnews.com Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi meminta agar PDI Perjuangan legowo menerima hasil Pilkada Serentak 2024.

Menurut Haidar, tidak ada hubungannya dengan Jokowi dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo atas kekalahan PDIP di sejumlah daerah strategis pada pilkada serentak 2024.

"Kalah kok nyalahin Jokowi dan Kapolri? Kalah ya kalah saja. Terima dengan legowo. Itu baru kesatria. Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Bukan malah mengumbar dendam, kebencian dan provokasi," kata R Haidar Alwi, Jumat (29/11/2024).

Menurut R Haidar Alwi, sikap PDI Perjuangan sangat membingungkan. Pasalnya, di daerah yang berhasil dimenangkannya mereka justru berterimakasih dan mengapresiasi Polri. Akan tetapi di daerah yang kalah, mereka malah menyalahkan Jokowi dan Kapolri.

"Jago ngeles yang suka mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan atas tanggungjawabnya dalam pemenangan pilkada, mengurangi rasa bersalah atas kegagalan tersebut serta menjaga egonya sebagai partai besar tanpa harus merendahkan diri mereka," jelas R Haidar Alwi.

Baca juga: Kapolri akan Terima Penghargaan dari Malaysia, Haidar Alwi: Pengakuan atas Prestasi dan Dedikasi

Oleh karena itu, usulan PDI Perjuangan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI tidak memiliki dasar yang kuat.

Padahal di era Presiden Prabowo, saat ini posisi Polri telah berada di bawah koordinasi Menko Polkam, bukan lagi langsung di bawah Presiden.

"Usulan tersebut semata-mata lahir karena kekalahan beruntun PDIP, baik di pilpres maupun di pilkada serentak 2024 yang lagi-lagi disebut karena Jokowi dan Polri. Perbaikan hukum hanyalah dalih untuk menggalang dukungan dari rakyat dan DPR," ungkap R Haidar Alwi.

Sesuai prediksinya, tidak mengherankan bila kemudian PDI Perjuangan mengalami kekalahan di sejumlah daerah strategis pada pilkada serentak 2024.

Termasuk kembali kalah di Jawa Tengah yang diklaim sebagai kandang banteng. Sebab, rakyat sudah muak menyaksikan drama politik yang dipentaskan oleh PDI Perjuangan. Bahwa mereka seolah-olah menjadi korban dari ambisi politik Jokowi yang saat ini sudah pensiun.

"Mau nyalahin Prabowo nggak berani. Jokowi yang sudah pensiun dan Kapolri pun jadi sasaran tembak. Bukan simpati, yang ada rakyat justru makin antipati pada PDIP. Karena rakyat kita sekarang sudah cerdas," pungkas R Haidar Alwi.

Diketahui, usulan ini disampaikan PDI-P menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah.

Sebab, PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau "parcok" (partai cokelat).