Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Ekskutif Ramangsa Institute Maizal Alfian, menyoroti rendahnya partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 di Kota Bekasi. 

Pasalnya pemiliha yang menggunakan hak pilihnya hanya tercatat sekitar 900 ribu atau sekira 55 persen dari total 1,8 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPUD Kota Bekasi.

Menurut Alfian, rendahnya tingkat partisipasi pemilih bisa jadi mencerminkan kinerja KPUD Kota Bekasi yang tidak maksimal dalam menjalankan sosialisasi maupun memfasilitasi aksesibilitas pemilih ke TPS.

“Pencapaian partisipasi pemilih hanya 55 persen menunjukkan adanya kegagalan dalam menyukseskan agenda demokrasi. Dengan anggaran sebesar Rp93 miliar, mestinya KPUD Kota Bekasi bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi warga. Ini adalah sebuah ironi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja,” kata Alfian, Jumat (29/11/2024).

Ramangsa Institute menilai, kurangnya sosialisasi yang masif, terbatasnya akses informasi kepada pemilih, serta minimnya inovasi dalam cara menarik partisipasi pemilih di lapangan, menjadi faktor utama rendahnya tingkat partisipasi.

Alfian mengingatkan, rendahnya partisipasi pemilih bukan hanya mencerminkan ketidakpedulian warga, tapi juga menunjukkan sistem penyelenggaraan pilkada yang harus segera dievaluasi.  

KPUD Kota Bekasi pun diharapkan melakukan introspeksi dan memperbaiki strategi penyelenggaraan pilkada untuk masa mendatang, agar pelaksanaan demokrasi dapat lebih efektif dan partisipatif.

“Sosialisasi pilkada tidak boleh hanya berhenti pada pengumuman TPS atau jadwal pemungutan suara. KPUD Kota Bekasi perlu lebih kreatif dan inklusif dalam merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan mereka yang tinggal di daerah terisolasi,” jelas dia.