Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu telah selesai. 

Sejumlah calon kepala daerah telah dinyatakan menang berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun tidak sedikit hasil perhitungan berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, buruknya kualitas pemilukada 2024 ditandai oleh banyaknya kandidat di daerah yang melawan kotak kosong, ajang debat kandidat yang berujung kericuhan.

"Juga adanya politik uang yang merajalela, dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) yang meningkat," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Belum lagi dukungan terang-terangan dari Prabowo untuk kandidat calon kepala daerah padahal sebelumnya ia mengingatkan Pemerintahan baru Prabowo Subianto tidak perlu terlibat langsung dalam Pilkada 2024. 

"Banyaknya paslon yang didukung oleh Prabowo tersebut tidak menang maka pimpinan daerah merasa tidak didukung Prabowo tidak memiliki kewajiban politik harus sejalan dengan keinginan Prabowo," kata Ray Rangkuti.

Meski demikian, Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. 

"Saya minta kepada pemerintahan baru, kalaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, ya janganlah korupsi," katanya.