Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus eks capres, Ganjar Pranowo buka suara soal usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan biaya Pilkada mahal.
Mulanya, Ganjar tidak mempermasalahkan terkait sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang akan dipakai di Indonesia.
Dia menegaskan, sistem pemilihan apapun yang digunakan, jika pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan, maka akan berujung hasil yang buruk.
"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk."
"Ingat, sebelum Pilkada langsung, Indonesia pernah menggunakan sistem pilkada via DPRD," katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (13/12/2024).
Sementara terkait alasan dari Prabowo bahwa Pilkada Serentak 2024 berbiaya mahal, Ganjar meminta agar seluruh pemangku kepentingan untuk membaca naskah akademis terkait UU Pilkada.
Dia mengungkapkan hal itu perlu dilakukan agar sistem demokrasi di Indonesia semakin mapan.
"Saran saya semua wajib membaca naskah akademis terkait UU Pilkada langsung dan risalah pembahasannya di DPR. Agar sistem makin mapan, tidak bolak-balik," jelasnya.
Lebih lanjut, Ganjar mengusulkan adanya perbaikan komitmen dari pemangku kepentingan agar Pilkada dapat berjalan dengan baik.
Sehingga, dia menegaskan jika memang Pilkada perlu dievaluasi, maka harus dilakukan secara menyeluruh dan bukannya menggulirkan mekanisme baru seperti yang disampaikan Prabowo.
"(Evaluasi Pilkada) Perlu komitmen dari aktor-aktornya. Penyelenggara fair, aparatur negara yang tidak berwenang harus menjaga integritas, tidak ikutan cawe-cawe dan kandidat ikuti aturan," jelasnya.
Baca juga: Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan Najamuddin: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
"Evaluasilah secara menyeluruh jika (Pilkada -red) mau baik," pungkas Ganjar.
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD karena Pilkada Mahal
Sebelumnya, Prabowo menggulirkan usulan agar kepala daerah tidak dipilih lewat pemilihan langsung serentak lagi tetapi oleh DPRD.
Adapun usulan ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam HUT ke-60 Partai Golkar yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024).
Prabowo menyebut pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan menghemat anggaran negara.
Dia mengungkapkan cara tersebut juga diterapkan di beberapa negara lain seperti Malaysia dan Singapura.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," katanya dalam sambutan.
Prabowo menuturkan anggaran yang sebenarnya diperuntukan untuk Pilkada itu bisa digunakan hal lain bagi masyarakat.
"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi," jelasnya.
Bahkan, Prabowo, dalam sambutannya tersebut, sempat berwacana agar usulannya langsung diputuskan karena dalam acara HUT Golkar turut dihadiri ketua umum partai.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal mahalnya biaya politik bagi kontestan Pilkada.
Dia menegaskan perlunya perbaikan sistem secara mendasar terkait pemilihan kepala daerah tersebut.
"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah."
"Berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)