News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2024

Rekapitulasi Pilkada di Papua Tak Kunjung Rampung, Ternyata Petugas KPU Disekap 

Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Acos Abdul Qodir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kapolres Mamberamo Tengah, AKBP Rahman menjadi korban kericuhan saat Pilkada pada Rabu (27/11/2024) kemarin. Kericuhan serupa juga terjadi di lokasi berbeda yaitu di Kabupaten Puncak Jaya di mana dua kelompok pendukung calon bupati terlibat bentrok. Adapun insiden itu mengakibatkan 40 rumah dibakar dan 94 orang menderita luka-luka akibat terkena panah.

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah Papua tak kunjung rampung lantaran terkendala masalah keamanan dan dinamika lokal. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin mengungkapkan adanya insiden serius, termasuk intimidasi dan penyekapan terhadap petugas pemilu di beberapa daerah.

Dalam surat yang ia teken terkait penanganan rekapitulasi di Papua, Afifuddin meminta agar perlindungan dan keselamatan para petugas KPU menjadi prioritas utama dalam proses rekapitulasi.

"Melihat daerah-daerah yang tantangannya adalah soal keamanan, konflik lokal, kami mengharapkan KPU berkomunikasi semua pihak untuk kemudian tidak terjadi kekerasan di sela-sela rekapitulasi," ujar Afif dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

“Berita seputar teman-teman disekap dan seterusnya juga ada dalam proses-proses itu,” kata dia.

Wilayah yang menjadi titik kendala termasuk Kabupaten Mamberamo Raya dan Jayapura di Provinsi Papua, Kabupaten Lani Jaya dan Tolikara di Papua Pegunungan, serta Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai di Papua Tengah. 

Baca juga: Kini Prabowo Usul Gubernur hingga Bupati Dipilih DPRD: Sebetulnya Bisa Kita Putuskan Malam Ini

Afif, menyebut tantangan utama adalah konflik lokal dan ancaman terhadap keselamatan petugas.

KPU juga mempertimbangkan opsi memindahkan proses rekapitulasi ke lokasi yang lebih aman jika kondisi tidak memungkinkan di wilayah terdampak. 

Koordinasi dengan TNI, Polri, Bawaslu, dan saksi pasangan calon terus dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.

“Dengan pertimbangan dan berkomunikasi dengan para pihak, kepolisian, dan juga TNI untuk keamanan, kemudian dengan Bawaslu dan saksi paslon, kami menyarankan seandainya daerah tersebut memang tidak kondusif itu kemudian ditarik, dipindahkan ke daerah yang dianggap aman,” tegas dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini