Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyoroti hasil polling yang menyebutkan masyarakat khususnya gen z lebih mementingkan visi misi ketimbang gimmick politik.

"Hal ini membuktikan pemilih muda cerdas dalam memilih calon pemimpinnya," kata Hensat sapaanya.

Hensat mengatakan aspirasi dari rakyat sudah seharusnya didengarkan oleh setiap insan yang terlibat dalam pemilu, bukan hanya KPU, Bawaslu, Partai Politik, Paslon Pilpres.

Melainkan juga penguasa saat ini yang akan menyerahkan tongkat estafet pada pemimpin baru.

“Kehadiran MIR (Mobil Ide Rakyat) ini diharapkan bisa jadi inspirasi kelompok lain untuk meniru hal yang sama. Tidak harus mobil, bisa kendaraan lain yang penting bisa menangkap aspirasi rakyat dan hasilnya diinformasikan kembali ke rakyat, disuarakan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam Pemilu 2024,” tutupnya. 

Sebelumnya, usulan hak angket terhadap MK disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2023) lalu.

Masinton menilai terjadi tragedi konstitusi setelah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.

"Tapi apa hari ini yang terjadi? Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi," kata Masinton.

Dia menegaskan konstitusi harus berdiri tegak, tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatis politik sempit.

Masinton menjelaskan dirinya bersuara bukan atas kepentingan pasangan capres dan cawapres 2024.

"Tapi saya bicara tentang bagaimana kita bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini," ucapnya.

Baca juga: Usulkan Hak Angket MK, Masinton PDIP Klaim Didukung 8 Anggota DPR Dari 3 Fraksi

Dia menambahkan putusan MK tersebut tidak berdasarkan kepentingan konstitusi, namun dianggap putusan kaum tirani.

"Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi, putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak," jelas Masinton.

Sekilas Tentang KedaiKopi

Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Lembaga Survei KedaiKOPI merupakan lembaga yang mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi.