Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Setiaji Prabowo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum lama ini, Pemprov DKI kembali menunda pengenaan pajak warteg dengan dikeluarkannya Ingub nomor 16 tahun 2012 tentang Penundaan Pemungutan Pajak Restoran Jenis Usaha Warung, Kantin dan Kafetaria. Calon Gubernur DKI Joko Widodo turut memberikan tanggapannya mengenai pajak warteg.
"Dilihat dulu, bagaimana Perda-nya? Kalau sekiranya memberatkan, segera direvisi. Seharusnya ada Perda yang memberikan proteksi kepada para pedagang, termasuk pengusaha warteg. Agar usaha mikro seperti ini bisa tumbuh," ujar Jokowi di Jakarta, Jumat (6/4/2012).
Jokowi menambahkan, yang dikenakan pajak seharusnya usaha yang sudah besar, dan bukan pada pengusaha kecil.
Sebelumnya, Pemprov DKI sempat mengeluarkan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dimana warteg yang beromset kurang dari 200 juta setahun tak dikenakan pajak. Restoran yang dimaksud dalam Perda ini adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dan dipungut bayaran seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.
Pemprov DKI memakai Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum untuk menarik pajak. Kemudian, Pemprov DKI mengeluarkan Ingub nomor 16 tahun 2012 yang menyebutkan jenis usaha warung, kantin, kafetaria ditunda pemungutan pajaknya karena mempertimbangkan konsumen ketiga jenis usaha tersebut.