Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Alat peraga dan atribut Komisi Pemilihan Umum (KPU DKI) untuk sosialisasi Pemilukada DKI bahan-bahannya ada yang terbuat dari bambu. Atribut dengan bahan sederhana ini rawan roboh.
Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono menyatakan KPU tidak mempunyai anggaran berlebih untuk membuat alat peraga tersebut lebih bagus, tidak sekedar terbuat dari bambu.
"Karena memang anggarannya tidak ada untuk membuat yang lebih bagus dari bambu tersebut," kata Suhartono, Rabu (16/5/2012).
Meski terkendala keterbatasan dana operasional, Suhartono menyatakan alat peraga sosialiasi KPU DKI tersebar di 369 titik strategis di seluruh wilayah Jakarta.
Menurutnya, ratusan alat peraga tersebut cukup efisien mensosialisasikan waktu pelaksanaan pemilukada, tanggal 11 Juli 2012, kepada warga Jakarta.
"Ini kan hajatan warga Jakarta. Kami berusaha seefisien mungkin agar pesan ini sampai ke warga Jakarta," ujar Suhartono.
Ketua Pokja Pemilihan KPU DKI, Aminullah, menjelaskan nantinya di 369 titik yang terdapat alat peraga KPU akan dipasang pula foto enam pasang calon yang akan bertarung dalam pemilukada DKI tahun ini. Amin mengharapkan para calon merasa cukup sudah terbantu sosialisasinya.
"Semoga para calon merasa cukup. 369 titik itu tempat-tempatnya cukup strategis. Kami sudah mendapat izin secara lisan untuk memasang atribut dan alat peraga dari Pemda DKI," kata Aminullah.
Sementara itu Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Hendardji Supandji meminta KPU dan Panwaslu DKI bersikap adil. Hendardji meminta panwaslu untuk adil terkait banyaknya baliho Foke dan Jokowi yang masih terpasang, namun tidak ada penindakan.
"Baliho Foke dan Jokowi masih terpasang dan tidak ada teguran mohon itu bisa ditindak, mohon Panwaslu bisa menertibkan itu," ujar Hendarji saat menghadiri acara coffe morning bersama Kapolda Metro Jaya, Rabu (16/5/2012) di Mapolda Metro Jaya.
Ia mengingatkan, semua rakyat Jakarta dan juga seluruh pasangan cagub dan cawagub pasti sepakat dan menginginkan pemilu aman, tertib dan nyaman. Namun itu saja tak cukup, karena unsur keadilan juga harus ditegakkan.
Menurut Hendarji, jika keadilan bisa diwujudkan maka keamanan dan ketertiban juga dengan sendirinya bisa tercipta. "Saya harap ada keterbukaan informasi dari hulu ke hilir, saya berharap terbuka dari TPS, jangan (hanya) sampai di hasil akhir, tapi bagaimana proses dan cara kerja ini tertutup," ujar Hendarji.(DANANG SETIAJI/THERESIA FELISIANI)
Baca juga: