Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta membenahi sistem rujukan kesehatan warga miskin. Dengan pembenahan ini diharapkan pasien miskin dapat dilayani secara optimal di rumah sakit swasta yang memiliki ikatan kerjasama dengan pemerintah Jakarta.
"Standar pelayanan kesehatan untuk warga miskin juga harus ditingkatkan. Targetnya, awal 2013 zero complain," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati, di kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin (11/6/2012).
Gubernur DKI Jakarta menggelar rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta serta sejumlah direktur rumah sakit daerah hari ini. Salah satu pokok bahasan dalam rapat itu adalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin melalui mekanisme surat keterangan tidak mampu (SKTM) maupun JPK Gakin.
Pelayanan kesehatan di Jakarta relatif lebih baik dibanding kota-kota lain di Indonesia. Kualitas pelayanan puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, dokter, dan paramedis dinilai baik. Saat ini, ada 88 rumah sakit yang termasuk instansi yang melayani kesehatan warga miskin. Beberapa rumah sakit swasta yang memiliki ikatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta di antaranya PGI Cikini, St. Carolus, dan Husada.
Peningkatan pelayanan kesehatan untuk warga miskin di rumah sakit-rumah sakit ibukota tak boleh lagi terhambat birokrasi. Hari libur nasional maupun Sabtu dan Minggu bukan menjadi kendala pelayanan kesehatan warga miskin. Menurut Dien, petugas rumah sakit harus tetap melayani warga miskin yang sakit meski belum memiliki surat keterangan tidak mampu. Pengurusan SKTM tersebut, kata dia, dapat diurus dalam waktu 3x24 jam.
"Tidak boleh ada orang miskin sakit yang ditolak rumah sakit. Petugas rumah sakit harus bisa menghandle orang miskin yang masuk pada hari Sabtu-Minggu maupun hari libut," ujarnya.
Pekan ini, Dien melanjutkan, pemerintah DKI Jakarta akan membahas pemangkasan alur birokrasi pelayanan kesehatan untuk warga miskin dengan direktur rumah sakit daerah. Setelah itu, pemerintah DKI Jakarta akan membahas hal yang sama dengan rumah sakit swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melayani warga miskin. Setelah itu, sosialisasi penerapan pemangkasan alur birokrasi itu dilakukan.
Saat ini, 75 persen tempat tidur rumah sakit daerah dialokasikan untuk pasien miskin melalui mekanisme JPK Gakin dan SKTM. Angka itu melampaui aturan pemerintah pusat yang dituangkan melalui peraturan menteri kesehatan yang mewajibkan 60 persen kapasitas tempat tidur dialokasikan bagi warga miskin. "Seluruh rumah sakit yang masuk ikatan kerjasama, 88 totalnya harus mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan warga miskin. Jadi, tidak ada lagi orang miskin yang ditolak rumah sakit dengan alasan tidak ada lagi tempat tidur," katanya.
Selama ini, pasien cenderung tidak mau dirujuk ke rumah sakit selain rumah sakit daerah dengan alasan biaya. Akibatnya, kelas III rumah sakit daerah lebih penuh dibanding rumah sakit lainnya. Padahal, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan sejumalah rumah sakit swasta untuk melayani pasien JPK Gakin dan SKTM.
Dien meminta koordinasi antarrumah sakit diperbaiki dan lebih intensif. Sehingga, rumah sakit yang tak lagi mampu menampung pasien miskin dapat merujuk ke rumah sakit lain, terutama rumah sakit swasta.
"Kalau di RS Pasar Rebo penuh, bisa dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, RS Tarakan penuh bisa ke RS Husada. Begitu juga kalau RSUP Cipto Mangunkusumo penuh bisa dirujuk ke RS Carolus atau PGI Cikini yang juga memiliki fasilitas layanan kesehatan lengkap," katanya.
Sejak 2007 hingga 2011, pemerintah telah mengubah status 1.300 kepala keluarga penerima SKTM menjadi JPK Gakin. Artinya, keluarga tersebut mendapat pelayanan gratis untuk perawatan rumah sakit. Perubahan status itu dilakukan berdasarkan pengecekan langsung kondisi keluarga tersebut. (adv)