Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Fauzi 'Foke' Bowo menyatakan Pemprov DKI sudah mempunyai mekanisme untuk mencegah praktek korupsi di jajarannya.
Sebelum diberlakukan secara nasional, Pemprov DKI telah lebih dulu menggunakan pakta integritas.
Foke menjelaskan setiap pejabat di lingkungan Pemprov DKI sudah sejak dulu menandatangani pakta integritas sebelum ada aturan nasional.
Dalam pakta integritas tersebut, lanjutnya, tercantum pernyataan jika pejabat yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia diberhentikan.
"Sebelum ada aturan nasional, Jakarta sudah memberlakukan itu. Kemudian lihat dan pelajari angka-angka hasil audit keuangan di Jakarta khususnya di Pemda DKI. Angka-angka itu berkurang apa tidak. Coba saja lihat," kata Foke, Rabu (28/8/2012) di Balai Kota.
Pria berkumis ini menambahkan, untuk mencegah praktek korupsi dalam proyek-proyek di Pemprov DKI, pihaknya mengubah sistem pengadaan tender, dimana saat ini lelang tender dilakukan melalui internet.
"Melalui internet, hubungan antar orang per orang itu menjadi terputus. Jadi kemungkinan untuk potensi korupsi itu kecil," tegasnya.
BACA JUGA: