PPATK: Kami Lansir Indikasi Korupsi di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menilai media yang mengatakan Pemda DKI sebagai pemerintahan daerah paling terkorup di Indonesia.

PPATK menegaskan laporan tersebut tak menyebut Pemda DKI sebagai pemerintahan daerah terkorup.

Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, mengatakan sebutan Pemda DKI sebagai pemerintahan daerah paling korup itu dikatakan oleh media dan bukan oleh PPATK.

"Saya kurang tahu mengenai pernyataan (Wakil Ketua PPATK) di Palembang. Kami hanya menemukan transaksi mencurigakan jadi sebenarnya (transaksi) itu tak harus orang Pemda," ujar Yusuf kepada Tribun, Kamis (30/8/2012).

Dikatakannya, walaupun tak mesti orang Pemda DKI yang melakukan transaksi mencurigakan, namun pegawai Pemda DKI juga termasuk orang yang diduga melakukan transaksi mencurigakan.

"Indikasi korupsi iya. Kami hanya lansir transaksi mencurigakan. Tetapi bukan Pemda DKI (terkorup). Transaksi mencurigakan itu terjadi di Jakarta, bisa dilakukan oleh swasta atau Pemda," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI menyatakan tidak terima dengan pernyataan Ketua PPATK yang menyebut aparat di jajaran Pemprov DKI terkorup di Indonesia.

Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Pemprov DKI, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan salah besar aparat Pemprov DKI terkorup di Indonesia. \

Ia pun meminta tudingan tersebut yang dilancarkan sejumlah pihak melalui media massa terhadap aparat Pemprov DKI selama ini dihentikan.