Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) mengadu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI terkait adanya politisasi birokrasi pendidikan, Rabu (19/9/2012).
Retno Listiyarti, koordinator FMGJ, mengatakan ada sepuluh temuan mereka yang terindikasi politik uang di kampung dan 10 temuan politisasi birokrasi guru sekolah.
"Selama masa kampanye Pemilukada DKI putaran kedua saat ini dari 20 temuan politik uang dan politisasi birokrasi setidaknya terjadi beberapa modus politik uang dan pelanggaran kampanye yang masif," ujar Retno di kantor Panwaslu DKI.
Menurut Retno, modusnya antara lain pembagian uang secara langsung, bakti sosial dan pengobatan gratis, pemberian sembako gratis dan murah, pemberian Jamkesda, pelanggaran kampanye di sekolah (sarana pendidikan), politisasi guru di sekolah.
FMGJ menuding calon incumbent, Fauzi Bowo, sangat masif melakukan politisasi birokrasi di bidang pendidikan khususnya guru yang dikoordinir dinas pendidikan.
"Yang aneh lagi, ada instruksi dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan doa bersama demi kemenangan bagi salah satu pasangan calon. Waktu dan tata cara doa diatur. Pelaksanaan doa dilakukan di tingkat SMP, SMA dan SMK selama 30 menit. Namun SMA 13 Tanjung Priok, yang merupakan tempatnya mengajar tidak melaksanakan doa bersama itu," terang Retno.
Untuk melengkapi laporannya, FMGJ pun menyertakan barang bukti yang berhasil mereka kumpulkan. Antara lain Booklet, famlet, selebaran, form yang harus diisi guru, penugasan buat murid.
Sementara itu ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, mengatakan akan mempelajari laporan tersebut.
"Kami terima dan akan pelajari untuk direkonstruksi apakah ada unsur pidana umum, pidana pilkada, atau memang tidak terjadi apa-apa," ujarnya.
Klik: