Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Aksi serentak mogok nasional oleh ribuan buruh Rabu (3/10/2012), di beberapa titik sempat menimbulkan kemacetan di beberapa tempat. Massa buruh menuntut dihapuskan outsourcing, upah murah, dan penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
Menanggapi hal itu, anggota Fraksi PKB DPR RI yang duduk di komisi IX --membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan, Chusnunia Chalim menghimbau kepada buruh untuk menyampaikan aspirasinya dengan kepala dingin dan tidak terkontaminasi kepentingan politis.
"Sebenarnya, tuntutan-tuntutan buruh sudah diakomodasi pemerintah dengan menerbitkan peraturan tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan pengaturan outsourcing. Tetapi jika masih ada aspirasi yang belum terakomodir, seyogyanya dilakukan dialog, dengan pertemuan tripartit untuk mencari solusi” ujarnya, Rabu (3/10/2012).
Politisi perempuan yang kerap disapa Noenia ini juga memberikan apresiasi kepada Menakertrans karena dinilai telah melakukan segala upaya melibatkan seluruh elemen serikat buruh guna melakukan pembicaraan secara terbukamenyelesaikan persoalan outsourcing atau upah minimum
“Pak Menakertrans sudah tepat melakukan pencarian solusi pendekatan pembicaraan-pembicaraan terbuka bersama serikat-serikat pekerja” ungkap mantan aktivis PMII itu.
Noenia juga mendukung langkah yang dilakukan kemenakertrans yang terus melakukan upaya penghapusan outsourcing. “Kemenakertrans sedang melakukan pengetatan dan evaluasi terus menerus. Apabila ada perusahaan outsorcing yang nakal kemenakertrans jangan segan-segan mencabut izin perusahaan tersebut dan diumumkan secara terbuka,” papar Noenia.
Sementara mengenai tuntutan BPJS Chusnunia menjelaskan, RPP sebagai pelaksana UU BPJS menurut informasi sedang disusun pemerintah.
“Kita tunggu hasilnya, sejauh masih dalam batas koridor waktu yang diberikan oleh Undang-undang. Pemerintah juga sudah bergerak. Sudah ada satu RPP yang terselesaikan. Semua pihak berharap 2014 sistem sudah bisa dilaksanakan” Imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan bangsa Marwan Ja'far juga menghimbau kepada para buruh agar jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
“Jangan sampai kawan-kawan buruh yang berkeringat melakukan aksi,malah disisi lain ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan apalagi isu ini sampai dipolitisasi” Ungkapnya.
Lebih lanjut Marwan menyoroti tentang persoalan perburuhan, faktor utamanya adalah minimnya kesejahteraan buruh. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih di sektor perburuhan.
“ Secara kongkrit saya usulkan anggaran untuk sektor perburuhan, bagi buruh dalam negeri maupun Tenaga kerja Indonesia di luar negeri minimal mendapatkan perhatian 3 persen dari APBN kita, Sebab merekalah yang sesungguhnya menjalankan roda ekonomi Indonesia” ujar Marwan.