Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk membuat terowongan air bawah tanah atau deep tunnel dikritik oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut politisi PKS Triwisaksana, seharusnya rencana proyek deep tunnel masuk dalam program Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikarenakan nilai anggaran sebesar Rp 16 triliun untuk proyek tersebut dinilai terlalu besar.
"Itu bukan proyek mendesak dan terkesan dadakan. Harusnya dibuat Raperdanya dan dibahas bersama DPRD. Itu proyek raksasa, jadi harusnya masuk RPJMD," ujar pria yang akrab disapa Bang Sani, Kamis (27/12/2012) kepada wartawan usai rapat paripurna di DPRD DKI.
Sani berpendapat proyek deep tunnel perlu kajian khusus dan tidak sembarangan. Menurutnya, bisa saja anggaran untuk deep tunnel bisa lebih murah dan tidak sampai Rp 16 triliun. "Harus disiasati secara maksimal agar Rp 16 triliun tak terbuang sia-sia," paparnya.
Seperti diketahui, proyek deep tunnel ini akan meniru konsep smart tunnel yang diterapkan di Kuala Lumpur Malaysia. Deep tunnel ini rencananya akan dibangun mulai dari MH Thamrin sampai Pluit.(*)