Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika banjir kembali menyapa sejumlah kawasan di Jakarta dan mengulangi siklus lima tahunan, ide pemindahan ibu kota negara langsung menyeruak.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di sela mengunjungi korban banjir Kampung Japat, RW 08, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (22/1/2013), mengaku tak setuju pemindahan ibu kota negara demi Jakarta terhindar banjir.
"Pemindahan ibu kota bukan solusi banjir. Solusi banjir itu pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir secara komperhensif. Saya setuju kalau pusat pemerintahan bukan di Jakarta, tapi di Banten," ungkap Anas yang mengaku baru tiba dari Papua.
Menurut Anas, pembangunan infrastruktur anti-banjir harus dilakukan dengan kerja sama yang koordinatif antara pemerintah pusat dan DKI.
Anas mengaku sangat setuju dengan program Gubernur Jakarta Joko Widodo, yang dalam waktu dekat dan jangka panjang memiliki program anti-banjir.
"Program-program yang bertujuan mengatasi banjir dan bermanfaat bagi rakyat, pasti didukung Fraksi Partai Demokrat di semua tingkatan. Tidak bisa ada solusi yang tiba-tiba jauh dari langit untuk atasi banjir di Jakarta," papar Anas.
Selama ini, komunikasi Pemprov DKI Jakarta dan DPRD masih belum sepakat dalam pembahasan RAPBD. Dari uang ini, pembangunan infrastruktur dan program Pemprov DKI Jakarta dibiayai.
"Saya sudah ada komunikasi, tapi belum tahu persisnya. Nanti ada kesempatan semua komunikasi dengan hati. Nanti kami komunikasi dulu," ucap pria berkacamata yang siang tadi datang mengenakan kemeja biru muda warna awan. (*)