Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta -Terkait makin maraknya kasus pemalsuan akta, baik akta kelahiran bayi yang tengah gencar saat ini, paspor, maupun hak waris, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan menindak tegas oknum yang terlibat. Tapi dia belum dapat memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pekawai di Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam kasus ini.
"Belum, saya belum tahu (ada dugaan keterlibatan oknum suku dinas itu)," ujar Jokowi, Sabtu (9/2/2013). Tapi Jokowi berpendapat jual beli bayi adalah kejahatan sangat serius. Karenanya, bila ada oknum yang terlibat dalam pemalsuan akta harus ditindak setegas mungkin.
"Copot! Pecat saja. Itu kriminal yang luar biasa. Kenapa aparatur kita bisa terlibat seperti itu? Jadi ya harus dipecat," tegas mantan Walikota Surakarta ini. Pemalsuan akta ini memang sedang hangat diperbincangkan, setelah terungkapnya kasus jual beli bayi yang mengakibatkan tertangkapnya satu orang penjual bayi di kawasan Jakarta Barat beberapa waktu lalu.
Diduga, ada beberapa oknum Suku Dinas Dukcapil yang terlibat dalam pembuatan akta palsu yang mencantumkan identitas pembeli bayi sebagai orang tua. Celah pemalsuan ini menggunakan kesempatan tenggat 60 hari pembuatan akta terhitung sejak kelahiran bayi.
Jokowi minta maaf bila tidak seluruh persoalan di DKI Jakarta bisa seketika ditanganinya. Termasuk penyimpangan oleh jajaran pegawainya. "Ya kita harus mengerti lah, di DKI (Jakarta) ada 68 ribu pegawai negeri sipil. Ya saya ga bisa meng-handle semuanya. Pasti masih ada lah satu atau dua oknum yang nakal," ujar dia.