Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai proyek pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang telah terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menghentikan proyek tersebut karena seharusnya pengerjaan itu kelar pada akhir tahun 2012 lalu.
"Ya jelas dong. Harusnya tahun 2012 rampung, ini belum rampung," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).
Jokowi menjelaskan, proyek tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pembangunan secara multiyears. Namun, karena pergantian Kepala Dinas yang baru maka terbongkar suatu permasalahan. "Karena perkirakan Desember rampung jadi tidak dimasukan (APBD DKI 2013), ternyta belum rampung," imbuhnya.
Ke depan, rencananya Jokowi akan menganggarkan proyek tersebut di APBD perubahan. Hal ini dilakukan agar pengerjaan proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang segera terselesaikan. "Sehingga ini dihentikan dulu, nanti di APBD perubahan dianggarkan lagi," tuntasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan mengaudit proyek pembangunan itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan untuk sementara, proyek tersebut harus dihentikan terlebih dahulu.
"Saya mau melakukan pengecekan saja. Kami mau melihat apakah proyek ini terdapat indikasi wanprestasi. Kenapa juga proyek ini tidak selesai pada masa anggaran tahun lalu," kata Ahok.
Namun, dalam APBD DKI 2013, sudah tercantum dana Rp 64 miliar di Dinas Pekerjaan Umum untuk kelanjutan proyek Jalan Mas Mansyur. Akan retapi, Ahok mengaku belum mau menggunakan dana tersebut sebelum ada kejelasan.
"Ini kan program multiyears. Dana Rp 64 miliar itu bagaimana statusnya? Apa bisa pakai uang itu sementara proyeknya sudah habis masanya tahun lalu?" imbuhnya Ahok.
Oleh sebab itu, Ahok tidak ingin melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur tersebut bila ada kesalahan. Kemudian, meminta BPK dan BPKP melakukan audit.
"Kalau diteruskan tapi ternyata menyalahi aturan, siapa yang mau tanggung jawab? Kasihan Pak Gubernur. Untuk itu, sekarang harus dihentikan pengerjaannya sambil melihat hasil auditnya. Kalau diteruskan juga, kita harus lihat asal anggarannya. Kalau hasil auditnya benar, saya janji akan meneruskan proyek ini, baik melakukan tender ulang atau cara lainnya," tuntasya.