Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menilai lelang jabatan Kapolri membahayakan. Wacana lelang jabatan itu diungkapkan oleh Wakapolri Komjen (Pol) Nanan Soekarna.
"Saya setuju prinsip dibalik lelang yaitu kita mendapatkan kualifikasi terbaik secara terbuka dan obyektif. Tetapi untuk jabatan kapolri agak bahaya," kata Eva melalui pesan singkat, Selasa (23/4/2013)
Politisi PDI Perjuangan mengatakan penunjukan Kapolri merupakan wewenang presiden kemudian disetujui atau ditolak oleh DPR.
"Sehingga, metode diserahkan ke presiden termasuk mau dilelang atau tidak," tuturnya.
Eva beralasan lelang jabatan Kapolri agak berbahaya karena posisi tersebut tergantung apa yang diinginkan presiden."Ini bisa personal subyektif yang tidak otomatis merupakan kebut Polri," imbuhnya.
Alasan lainnya, kata Eva, berkaitan dengan aparat pemegang senjata yang senioritas merupakan faktor signifikan. Jadi lelang bisa merusak sistem karir dan soliditas. Ia mengatakan lelang boleh dilakukan untuk jabatan lurah dan walikota karena aparat sipil birokrasi.
"Tapi tugas utama PolriI kan penegakn hukum dan penjaga keamanan perlu sistem komando jalan dan tidak diganggu bypass via lelang," tukasnya.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna melempar wacana lelang jabatan. Nanan masih enggan menyebut siapa saja nama calon pengganti Jenderal Timur. Menurutnya, para calon Kapolri memiliki peluang yang sama.
"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan jaman lelang sekarang ini," kata Nanan di Jakarta, Senin (22/4/2013).
Nanan menyebutkan hingga saat ini Dewan Kebijakan Tinggi belum memutuskan nama yang pasti dari hasil rapat yang digelar. "Ya belum ada," ujarnya.