Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan sistem pembayaran INACBG's yang digunakan untuk membayar Kartu Jakarta Sehat (KJS) memberatkan rumah sakit swasta. Pasalnya pembayaran sistem rembers kebanyakan dikeluhkan oleh rumah sakit.
"Perbaikan disini artinya Pemprov DKI melalui Askes bisa memberikan jaminan kapan akan keluar rembesnya. Kasihan rumah sakit swasta kalau tidak ada kepastian soal rembers biaya," kata Agus.
Agus menjelaskan walaupun ada wacana untuk menaikan premi untuk KJS oleh Pemprov DKI itu tidak mengatasi masalah yang dikeluhkan rumah sakit swasta. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak mengantisipasi membludaknya pasien akibat KJS.
"Salahnya, kan awalnya Jokowi mengatakan KJS untuk siapa saja boleh pakai krtu itu dan tidak bayar. Tapi, Anggaran Rp. 1 triliun, saya sudah wanti-wanti nanti akan bermasalah. Pasien membludak, Pemprov gandeng swasta," kata Agus.
Agus menjelaskan sebenarnya penerapan KJS itu sangat baik untuk rakyat kecil. Namun, kesalahan Jokowi adalah tidak menyiapkan sistem KJS yang benar. Pasalnya, sistem pembayarajn KJS yang sekarang seperti era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.
"Kesalahan dia (Jokowi) tidak menyiapkan sistem KJS itu. Sistem yang dipakai foke berantakan, reimburesnya terlambat dan ada pelonjakan pelayanan," kata Agus.
Menurut Agus, sistem pembayaran KJS dengan INACBG's sangat menderitakan rumah sakit swasta. Sedangkan bagi rumah sakit umum daerah tidak terlalu penting. Hal ini dikarenakan perputaran modal yang digunakan oleh rumah sakit swasta menggunakan dana bukan dari pemerintah.
"Buat RS swasta itu penderitaan, kalau RSUD ga masalah. Pasti mreka meninggalkan itu," pungkasnya.