Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Antoni, kuasa hukum puluhan warga Buaran I RT 08 RW 12 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berharap pihak Pemprov DKI Jakarta maupun Pemkot Jakarta Timur tidak semena-mena menindas warga yang sudah 32 tahun berdagang di lokasi tersebut.
"Kami berharap Pak Gubernur Jokowi menjadi mediator kami untuk menyelesaikan permasalah ini. Kami ingin menghadap beliau sampai menunggu undangan dari pihak Pemkot untuk menjelaskan duduk perkara tanah tersebut dan kami tetap ingin berdagang sampai status tanah tersebut jelas,” kata Antoni saat dihubungi, Selasa (21/5/2013).
Sementara itu Wali Kota Jakarta Timur, Krisdianto menegaskan akan tetap membongkar bangunan liar yang tidak memiliki ijin dan digunakan tidak sesuai perijinannya, untuk dieksekusi. Menurutnya, meskipun warga terus menolak dan bahkan melakukan aksi menutup jalan dengan membawa berbagai macam senjata, eksekusi akan tetap dilaksanakan.
”Saya tidak melihat itu ada premanisme atau apa, Jakarta ini punya pemiliknya, bangunan liar akan tetap ditertibkan,” kata Krisdianto.
Sebelumnya, warga melakukan aksi unjuk rasa karena rencana penggusuran berlangsung tiba-tiba, tanpa ada upaya dialog kepada warga. Kemudian tiba-tiba disomasi PT GCK untuk segera meninggalkan tanah tersebut. Bahkan, ada perintah dari Wali Kota Jakarta Timur untuk mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rencana penggusuran ini. Masalah ini sudah dilaporkan kepada Gubernur.
Di lahan yang ditinggali warga saat ini, banyak bangunan semipermanen yang berdiri, khususnya di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai. Tapi dari sekian banyak bangunan itu, hanya pemukiman warga Madura saja yang terkena somasi penggusuran. Rencananya di atas lahan itu akan dibangun sebuah perumahan elite dari pengembang. PT GCK bersedia bayar Rp 125 juta per kepala, kalau mau relakan tanahnya.