Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai saja menyikapi lontaran wacana pelengseran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo oleh DPRD DKI Jakarta melalui hak interpelasi. Basuki bahkan bercanda pemakzulan justru akan memuluskan langkah Jokowi untuk menjadi calon Presiden.
"Di-impeachment bagus dong, langsung nyapres Pak Gubernur. Ha ha ha," kata Basuki berkelakar, di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013) malam. Dia pun mengaku kerap membaca komentar yang justru bernada mendukung, bila Jokowi dan dirinya dilengserkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maka keduanya diminta langsung saja maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.
Anggota DPRD DKI yang pertama kali menggulirkan wacana interpelasi terkait penyelenggaraan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah Ketua Fraksi Partai Golkar, Ashraf Ali. Tapi Basuki mengaku hubungannya dengan Ashraf baik-baik saja. Bahkan, Ashraf sempat mengunjungi ruangan Basuki Jumat (24/5/2013) petang. Ketika bertemu, keduanya sempat bertukar peluk dan cium pipi sebagai kolega.
Basuki mengatakan interpelasi merupakan salah satu hak yang dimiliki anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, ia meminta DPRD DKI Jakarta tak kemudian ikut mencampuri secara teknis program-program unggulan Jokowi-Basuki. "Kalau soal anggaran belum selesai, ya itu urusan kita. Kalau mau campurin teknis, tarif INA CBGs (Indonesia Case Base Groups) dan segala macam, ya jadi eksekutif saja. Jangan jadi legislatif," kata Basuki.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat itu membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan sudah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.