Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, Kamis (30/5/2013) ratusan orang dari Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi menolak program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dinilai mereka gagal dalam pelaksanaannya di Balaikota, Jakarta Pusat.
"Dalam pelaksanaannya, terbukti gagal dengan bukti 16 rumah sakit dan para dokter demonstrasi turun ke jalan," ujar Koordinator Aksi Front Pengawal Program Pro Rakyat, Yuda Manggala.
Bahkan, dalam aksi ini, anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman pun ikut menjadi orator mengkritisi program KJS yang digulirkan sejak 10 November 2012 ini.
"Saya diatas mobil ini untuk memberi dukungan kepada rakyat Jakarta yang menolak KJS. Program yang katanya unggulan telah hilang dari fungsinya saat Jokowi-Ahok melibatkan Askes," tutur Taufiqurrahman.
Pria yang biasa disapa Taufiq ini juga menuding aksi pembagian KJS oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah bentuk pencitraan.
"Kita tahu lah Jokowi-Ahok yang selalu blusukan dengan membagikan kartu KJS. Memang untuk apa blusukan itu?" kata
Taufiq.
Dalam tuntutannya, Front Pengawal Program Pro Rakyat mendesak Gubernur untuk menolak liberalisasi dunia kesehatan, menempatkan tanggung jawab kesehatan pada Pemprov DKI.
Prediksi Skor dan Susunan Pemain Torino vs Inter Milan di Serie A 2023/2024, Nerazzurri Menang Tipis
15 Latihan Soal Bahasa Indonesia Kelas 4 SD BAB 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Meliuk dan Menerjang
Kemudian membatalkan kerja sama dengan PT Askes, jaminan kesehatan Rp 100 juta per warga miskin, usut kolusi dan korupsi Pemprov DKI dengan PT Askes dan kesehatan gratis untuk rakyat Jakarta.
Seperti diketahui, Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai penggagas pengajuan hak interpelasi. Meski beberapa fraksi DPRD DKI menyatakan mundur, namun Demokrat tetap bertahan ingin melakukan interpelasi, dengan total 20 anggota fraksi.