Jokowi: Uang KJS Kami yang Kelola, Bukan Askes

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Front Pengawal Program Pro Rakyat (FP3R) yang menolak pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kami ini membangun sistem. Dan uang itu kami kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh Premi Askes. Pada keliru semua," ujar Joko Widodo di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/5/2013).

Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini mengatakan bahwa posisi PT. Askes hanya mengelola manajemen klaim rumah sakit dan pembayaran tetap dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu Jokowi menjelaskan posisi PT. Askes akan menjadi badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan digulirkan awal tahun 2014.

"Jadi yang ini (saat ini) hanya mendampingi kami saja," ucap mantan Walikota Solo tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan orang dari Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi menolak program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dinilai mereka gagal dalam pelaksanaannya di Balaikota, Jakarta Pusat.

"Dalam pelaksanaannya, terbukti gagal dengan bukti 16 rumah sakit dan para dokter demonstrasi turun ke jalan," ujar Koordinator Aksi Front Pengawal Program Pro Rakyat, Yuda Manggala.

Bahkan, dalam aksi ini, anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman pun ikut menjadi orator mengkritisi program KJS yang digulirkan sejak 10 November 2012 ini.

"Saya diatas mobil ini untuk memberi dukungan kepada rakyat Jakarta yang menolak KJS. Program yang katanya unggulan telah hilang dari fungsinya saat Jokowi-Ahok melibatkan Askes," tutur Taufiqurrahman.

Pria yang sapaan akrabnya Taufiq ini juga menuding aksi pembagian KJS oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah bentuk pencitraan.

"Kita tau lah Jokowi-Ahok yang selalu blusukan dengan membagikan kartu KJS. Memang untuk apa blusukan itu?" kata Taufiq.

Dalam tuntutannya, Front Pengawal Program Pro Rakyat mendesak Gubernur untuk menolak liberalisasi dunia kesehatan, menempatkan tanggung jawab kesehatan pada Pemprov DKI.

Kemudian membatalkan kerjasama dengan PT Askes, Jaminan kesehatan 100 juta per warga miskin, usut kolusi dan korupsi Pemprov DKI dengan PT. Askes dan Kesehatan gratis untuk rakyat Jakarta.