Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan warga Pisangan dan Rawabunga, Matraman, Jakarta Timur, rela mengantre hingga 400 meter di Kantor Pos Jatinegara, Jalan Matraman Raya, Rabu (26/6/2013) pagi.
Itu dilakukan demi mendapatkan uang Rp 300 ribu, dari Bantuan Tunai Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Sekitar 300 warga yang berbaris menjauh dari pintu masuk Kantor Pos, mengarah ke jalan raya. Panas terik pun harus dihadapi warga yang kebanyakan ibu-ibu.
Minah (40), warga Kelurahan Rawabunga, mengaku sudah mengantre sejak pagi. Hingga pukul 10.00 WIB, ia masih menunggu giliran dipanggil untuk menerima dana sosial, sebagai bagian dari program kompensasi kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang telah diputuskan pukul 00.00 WIB, Sabtu (22/6/2103) lalu.
"Pas saya datang sekitar pukul 08.00 WIB sudah ramai, banyak yang datang dari subuh untuk mengambil nomor antrean," ujarnya saat ditemui di Kantor Pos Jatinegara.
Minah yang memiliki empat anak, mengaku rela mengantre uang bantuan sejak pagi. Niatnya, jika uang tersebut sudah dikantongi, akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menebus bantuan beras murah di kelurahan.
"Uangnya buat sehari-hari, beli beras, jajan anak. Saya kan enggak kerja, jadi lumayan buat tambahan," katanya.
Di Kantor Pos Jatinegara, BLSM sebesar Rp 300 ribu sudah dibagikan sejak Sabtu (22/6/2013) lalu, dimulai dari Kelurahan Bali Mester, Senin (24/6/2013); Kelurahan Palmeriam, Selasa (25/6/2013): Kelurahan Kayumanis dan Kebon Manggis, Rabu (26/6/2013); Kelurahan Pisangan Baru dan Rawa Bunga, Kamis (27/6/2013); Kelurahan Cipinang Besar Utara; dan Kelurahan Kampung Melayu, Jumat (28/6/2013).
BLSM merupakan bagian dari program kompensasi, sebagai penyesuaiann harga BBM yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk mengurangi dampak negatif penyesuaian harga BBM.
Untuk memastikan program diterima yang berhak, maka pemerintah memberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS dikirimkan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan status sosial ekonomi terendah, dalam basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial. (*)