News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jokowi Juga Ingin Proyek Monorel BUMN Segera Terwujud

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga mencoba naik contoh monorel buatan Cina di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2013).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hanya berharap proyek monorel jalur green line dan blue line terealisasi, tapi juga ingin proyek monorel milik BUMN cepat terwujud.

"Saya juga ingin mendorong monorel Bekasi-Jakarta, menuju airport segera dimulai. Cepet-cepetan. Ini segera diselesaikan dan semuanya bisa dikejar," ujar Jokowi di Balai Kota, Sabtu (29/6/2013).

Jokowi menuturkan, pembangunan dua rute monorel memberikan harapan baru kepada warga, bahwa Jakarta dapat bersaing dengan kota-kota besar lain dalam bidang transportasi.

"Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti apa yang dilakukan di kota lainnya," ucap Jokowi.

Hingga kini, proyek monorel jalur Bekasi-Jakarta masih terus bergulir di proses birokrasi pemerintah pusat. Untuk meloloskan proyek ini, pihak pelaksana proyek yang dipimpin PT Adhi Karya memerlukan Peraturan Presiden (Perpres).

Dirut PT Adhi Karya Kiswo Darmawan mengungkapkan, posisi Perpres kini berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk ditindaklanjuti sebelum ke presiden.

"Pembangunan monorel butuh Pepres, karena melibatkan dua wilayah dan harus tender, sifatnya juga public private partnership," jelas Kiswo.

Kiswo meminta Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya retribusi pada trase yang akan dilalui jalur monorel milik BUMN. Sebab, pihaknya berencana membangun fisik awal di jalur Jagorawi-Cawang bila Perpres sudah turun.

"Bangun di stasiun Cawang dan ada jalur kami di Kuningan, biasanya ada retribusi. Kami harap itu tidak dibebankan Pemprov ke kami, karena berpengaruh pada tarif," ungkap Kiswo.

Kiswo juga berharap Jokowi memberikan dukungan dalam Perpres demi kepentingan rakyat.

"Kalau memang mengutamakan kepentingan rakyat, Jokowi harusnya mendukung pepres itu nantinya, karena harus ada restu dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk tidak membebankan retribusi pengunaan lahan," harap Kiswo. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini