Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Puluhan warga RW 19 Kelurahan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, menggembok gerbang SMP Negeri 16, Jalan Narogong Jaya, di hari pertama masuk sekolah, Senin (15/7/2013).
"Tuntutan kami jelas, ada 21 anak di lingkungan RW19 yang tidak diterima di sekolah ini. Anak-anak kami berhak sekolah di sini, karena sekolah ini ada di lahan fasos fasum," kata perwakilan warga bernama Slamet.
Puluhan warga mendatangi SMP Negeri 16 sejak sekitar pukul 07.00 WIB. Secara bergiliran, warga berorasi menggunakan pengeras suara. Mereka juga memasang spanduk dan pamflet berisi protes.
"Kalau saja Dinas Pendidikan cepat merespon, nggak akan ada aksi gembok seperti ini. Kami sudah mengirim surat seminggu sebelumnya, tapi nggak ada jawaban tegas," kata Slamet.
Mengapa anak-anak itu tidak diterima di SMP Negeri 16? Kata Slamet, karena anak-anak nilainya kurang dari 24,85.
"Kenapa bina lingkungan (BL) dihapus? Anak kami jadi tidak bisa sekolah di sini," kata Slamet.
Akibat aksi warga tersebut, siswa-siswi kelas dua dan tiga untuk sementara diliburkan dari kegiatan belajar-mengajar.
"Situasinya tidak memungkinkan, makanya sementara sekolah kami liburkan," tutur seorang guru SMP Negeri 16.
Satu jam lebih warga berdemonstrasi.
Aparat Polsekta Bekasi Timur yang dipimpin Kapolsekta Kompol Suyud kemudian membongkar paksa gembok yang dipasang warga.
Perwakilan warga kemudian menggelar dialog dengan Ketua Panitia PPDB 2013 Kota Bekasi, Dedi Djunaedi.
Setelah sekitar satu jam dialog diperoleh kesepakatan antara perwakilan warga dan Panitia PPDB 2013 Kota Bekasi. Dinas memberikan saran kepada warga RW 19 untuk sekolah di swasta dulu. Jika ada kendala teknis, nanti akan difasilitasi pihak Disdik.
"Aturan soal PPDB 2013 tetap dilaksanakan, karena kalau dilanggar sanksinya jelas. Kepala sekolah nekat terima siswa di luar pendaftaran online, akan dipecat, termasuk seorang Kabid di Disdik sekalipun," kata Dedi Djunaedi.
Jika kemudian ada masyarakat yang masih menginginkan anaknya tetap sekolah di SMP Negeri 16, Dedi Djunaedi menyatakan Disdik akan membantu untuk semester berikutnya.
"Masuk sekolah swasta dulu. Setelah satu semester, bisa saja mutasi, nggak masalah, nggak boleh dihalangi orang mau pindah. Soal kuotanya, nanti saja lihat minat warga," kata dia.
Warga akhirnya bisa menerima saran itu. Meski begitu, mereka masih akan membuktikan komitmen Disdik.
"Apakah betul yang diterima hanya 9 kelas? Takutnya seperti tahun lalu, dari dari 9 kelas jadi 11 kelas karena ada oknum bermain," kata Slamet.