Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS, Jakarta - Program Kartu Jakarta Pintar menjangkau bukan hanya siswa sekolah negeri. Tapi, juga sekolah swasta. Jadi, sudah semestinya, seluruh pemangku kepentingan bisa berperan aktif dalam menyukseskannya, termasuk Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
Hal tersebut dilontarkan pengamat pendidikan, Darmaningtyas, saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/9/2013). “Bank DKI kan punya Pemprov DKI, harusnya mereka mendukung penyaluran dana di KJP secara tepat dan cepat, kalau sudah dicairkan dari Pemprov ya secepatnya dikirim ke siswa,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov DKI perlu melaksanakan evaluasi pelaksanaan KJP dan memaparkannya ke masyarakat. Jika ada keterlambatan atau ada yang belum menerima, perlu dicari penyebabnya, apakah di Dinas Pendidikan atau di Bank DKI.(SAB)