Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operator bus Trans Jakarta mempertanyakan bentuk hukum Trans Jakarta yang berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, mereka khawatir, PT Trans Jakarta akan menjadi perusahaan merugi dan membebani pemerintah. Ketua PP Organda Eka Sari Lorena yang juga pemimpin perusahaan Lorena (operator Transjakarta) meragukan PT Trans Jakarta akan berjalan dengan baik.
”Dimana ada perusahaan milik pemerintah di bidang Transportasi darat yang beres, jangan lah dibuat Trans jakarta seperti PPD jilid kedua,” ujar Eka, Senin (17/2/2014).
Dikatakannya, sebagai pelayan publik dan tidak disubsidi pemerintah, BUMD Trans Jakarta akan merugi dan bangkrut.
”Damri juga nggak hebat-hebat banget, dia kan Monopoli, seperti angkutan bandara, jadi Pemprov DKI harus hati-hati, jangan dikira sama menangani angkutan darat dengan angkutan udara, dan kereta api,” ujarnya.
Direktur Utama Perum Damri mengatakan hal senada. Menurutnya, Damri meragukan PT Trans Jakarta akan berjalan dengan normal apalagi mendapat untung.
”Di seluruh dunia kecuali Hongkong dan Singapura, semua transportasi umum disubsidi, kita khawatir PT Trans Jakarta tidak bisa mendapat subsidi. Karena memang tidak diperbolehkan. Kalaupun ada, subsidi itu untuk investasi dan produksi, bukan untuk operasional harian. Pasti rugi, saya yakin,” ujarnya.
Agus juga mempertanyakan kontrak dengan Damri nantinya seperti apa. Sebab saat ini Damri mengoperasikan Koridor I (Blok M-Kota), VIII (Lebak Bulus-Harmoni), dan XI (Pulogebang-Kampung Melayu).
”Kita sudah bicara dengan Kepala BLU Trans Jakarta beberapa kali, mereka mau kerjasama dengan kita untuk membentuk PT Trans Jakarta ini. Namun kita mencari celah untuk kerjasama. Karena BLU adalah pemerintah, harus pakai lelang, tidak bisa penunjukkan. Kalau sudah BUMD memang bisa fleksibel, tapi ya bisa saja kerjasama dengan orang lain, bukan dengan Damri,” tuturnya.
Ia mengatakan, banyak hal yang akan mempengaruhi kinerja Trans Jakarta sebagai BUMD. Mulai dari kesiapan sarana prasarana, SDM, dan lainnya.
”Tidak mudah mengelola angkutan umum, kita lihat Trans Musi, Trans Pakuan, mereka pakai sistem BUMD, semua merugi, jangan sampai di Jakarta seperti itu, lalu kita sebagai operator bagaimana nantinya? Jangan-jangan seperti PPD (merugi),” tuturnya.
Seperti diketahui, proses pemilihan direksi PT Trans Jakarta belum juga diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Beredar kabar bahwa Mantan Direktur Keuangan Perum Perhutani disebut-sebut sebagai calon Dirut PT Trans Jakarta. Selain itu, Kepala Daop I Jakarta Heru Isnadi, Asisten Vice President HRD PT KAI Tri Kuncoro, dan Kepala Pusdiklat PT KAI Wijanarko juga dikabarkan akan mengisi kursi direktur.
Pemprov DKI menilai orang dari kalangan Perbankan adalah yang paling tepat memimpin PT Trans Jakarta.
Salah satu contoh mantan orang Perbankan yang berkinerja baik dinilai Pemprov DKI adalah Dirut PT KAI Ignasius Jonan dan juga Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Keduanya merupakan jebolan perbankan.
Dalam era kepemimpinan Jokowi, beberapa BUMD di DKI Jakarta dipimpin kalangan profesional dianggap mampu memajukan perusahaan tersebut, seperti Direktur di PT Jakarta Properti (Jakpro) Budi Karya, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Dono Boestami, PT Pembangunan Jaya Ancol Gatot Setyo Waluyo, dan PT Food Station Tjipinang. Perda Pembentukan BUMD PT Trans Jakarta baru disahkan pada (30/12/2013) lalu.
Perda tersebut menyebutkan PT Trans Jakarta mendapatkan modal dasar perseroan sebesar Rp5,2 triliun yang terbagi atas penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp1,5 triliun. PMD ini terdiri dari setoran tunai sebanyak Rp350 miliar dan inbreng aset tetap senilai Rp1,191 triliun. Bahkan PT Trans Jakarta juga memiliki penyertaan modal mitra BUMD sebesar Rp10 miliar dalam bentuk setoran tunai. Namun dalam APBD DKI belum ada anggaran untuk PT Trans Jakarta ini.(Ahmad Sabran)