Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, William Yani, mengaku didatangi delapan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mengadu lantaran statusnya terkatung-katung selama sembilan tahun.
Sejak bekerja 2005 lalu, sebanyak 1.500 anggota Satpol PP yang berada di wilayah DKI Jakarta hingga kini masih berstatus pegawai tidak tetap.
"Sejak 2005 ternyata ada 1.500 anggota Satpol PP di seluruh DKI ini yang mengambang tidak jelas status kepegawaiannya. Kasihan mereka, nasibnya terkatung-katung," kata William kepada wartawan, Minggu (30/3/2014).
Secara tegas William meminta Satpol PP, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memastikan nasib para anggota Satpol PP ini. "Satpol PP dan BKD harus memeriksa kembali dan memastikan nasib para anggota Satpol PP ini," kata William.
Anggota Fraksi PDI-P di DPRD DKI ini mengatakan, tak seharusnya pegawai negeri di Jakarta mengalami ketidakpastian mengenai status mereka. Dengan status hanya pegawai tidak tetap, ribuan anggota Satpol PP ini dapat diberhentikan kapanpun.
Untuk itu, BKD seharusnya memberikan kepastian mengenai nasib mereka. Paling tidak, setelah sembilan tahun mengabdi, ribuan anggota Satpol PP ini mendapat status honorer atau calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Paling tidak ada langkah-langkahnya itu. Kapan dia honorer, kapan dia CPNS. Jangan dibuat mengambang seperti ini. Pikirkan juga nasib keluarga mereka karena sewaktu-waktu anggota Satpol PP ini bisa diberhentikan," jelasnya.
Dirinya menyebutkan, kepastian mengenai status anggota Satpol PP harus segera diselesaikan sebelum Pemprov DKI menerima anggota dan pegawai Satpol PP yang baru. Menurutnya, dengan menerima pegawai baru tanpa menaikan status yang masih tak tetap akan mempengaruhi psikologi dan kinerja anggota Satpol PP secara keseluruhan.
"Saya berharap BKD DKI bisa selesaikan honorer yang tidak tetap, baru terima pegawai baru. Kalau tidak itu bisa mempengaruhi psikologis dan kinerja mereka. Psikologis mereka pasti tertekan ketika diperintah oleh pegawai baru yang latar pendidikannya sederajat," katanya.