Pemerintah harus Paksa ATPM Bantu atasi Kemacetan Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai peran aktif Asosisai Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang merupakan bagian dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dalam membantu pemerintah mengatasi kemacetan di sejumlah kota besar di Indonesia terutama Jakarta masih sangat minim.

Bahkan ITW menganggap sejumlah ATPM tidak peduli dengan kondisi lalu lintas yang ada. Padahal kemacetan sedikit banyak terjadi akibat produk ATPM. Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan, di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

"Jika ada peluang keuntungan atau sudah mendapat restu dari pejabat pemerintah, barulah ATPM ikut berpartisipasi menjadi sponsor sebuah kegiatan. Sebagian besar ATPM bukan melihat tujuan dan manfaat kegiatan, tetapi lebih dulu menghitung apa dan berapa yang didapat," ujar Edison.

Edison menjelaskan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas sesungghuhnya merupakan tanggungjawab moral para ATPM. Menurutnya ATPM berkewajiban menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) nya untuk kegiatan yang real dan nyata serta sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga terwujud ketertiban lalu lintas. 

"CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR adalah sebuah kesadaran dan dukungan akan sustainability perusahaan jangka panjang yang lebih penting daripada sekedar profitability," kata dia.

Karenanya, ITW mendesak pemerintah melakukan tindakan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat, dengan memaksa perusahaan ATPM menggunakan CSR nya untuk mewujudkan kelancaran berlalu lintas.

"Sebab CSR bukan sedekah tetapi kewajiban sesuai dengan kemampuan sebuah perusahaan yang diatur dalam undang-undang," ujarnya.

Edison mengingatkan, jika Indonesia tidak lagi mau disindir oleh pimpinan negara-negara Asia Tenggara terkait soal kemacetan dan minimnya infrastruktur maupun sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, maka sudah saatnya pemerintah melakukan upaya paksa terhadap para ATPM untuk memaksimalkan dukungannya lewat CSR.

"Jangan hanya mencari keuntungan, apalagi ditengah kesulitan yang justru disebabkan produknya," kata Edison. (Budi Malau)