Ahok Akan Ubah Kartu PNS DKI Seperti ATM

Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta untuk tidak menggunakan kartu identitas nomor induk kepegawaian (NIK) yang lama. Rencananya kartu PNS DKI akan dibuat seperti kartu auto teller machine (ATM) dari Bank DKI dengan foto PNS tersebut.

Dengan penggunaan kartu ATM, pihaknya dapat mengontrol berapa tunjangan yang didapatkan PNS tersebut hingga pemakaian dana mereka kemana saja.

“Kartu ATM pakai foto PNS. Makanya saya minta PNS yang baru masuk pakai kartu ATM Bank DKI saja. Biar bisa dikontor, dapat tunjangan berapa, duitnya kemana saja," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/6/2014).

Menurutnya, karta identitas PNS yang lama tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Serta sudah tidak ada manfaatnya lagi dalam pengawasan kinerja mereka.

“Tadi saya minta dulu, daftar pegawai yang sudah memiliki kartu identitas pegawai yang dilengkapi dengan nomor induk kepegawaian (NIK). Makanya saya nggak pernah pakai kartu kan. Ngapain pakai hanya laminating doang. Buka pintu saja nggak bisa kok. mendingan kartu mahasiswa," katanya.

Untuk penggunaan kartu seperti itu sudah dimintanya pada tahun 2013. Namun hingga kini, Ahok belum melihat bentuk fisik kartu tersebut. Hal sama juga terjadi dengan permintaannya mengenai penerapan electronic asset (e-asset) untuk menata asset Pemprov DKI yang masih belum tertata rapi.

Ternyata, ungkapnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta tidak sanggup membuat sistem e-asset. Bahkan cenderung menyalahkan bawahannya, pejabat eselon III dan IV.

“Saya sudah minta tahun lalu kartu ATM PNS sebagai kartu identitas Pegawai, juga dengan e-asset sudah diminta dari tahun lalu. Suruh presentasi saja nggak bisa, minggu depan juga nggak bisa. BPKD kita ini kacau balau. E-asset nggak jelas. Kan dulu saya bilang, beli gula pasir habis berapa. Bisa nggak keluar? Mana bisa keluar, berarti nggak bisa bikin sistem don. Nggak siap. Surat masuk juga nggak jelas. Malah selalu nyalahin eselon III dan IV,” tegasnya.