Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selamat Nurdin menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengandeng pihak swasta yaitu PT SGS Indonesia untuk memperbaiki Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta tidak tepat.
Seharusnya yang diubah adalah sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelola Balai PKB di Jakarta. "Yang diperlukan saat ini adalah dibuat formula baru dan mendsain pengelolaan uji KIR kendaraan yang lebih baik," kata Selamat Nurdin saat dihubungi di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan evaluasi setelah mendapatkan temuan banyaknya pungli dan peralatan yang tidak memadai di PKB Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Sehingga, ke depan sistem dan SDM yang bekerja di balai PKB lebih berkompeten.
"Sekarang yang harus dievaluasi adalah sistem dan SDMnya yang lebih baru. Karena peralatannya juga sudah lama sekali itu," ucapnya.