Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Untuk tahun 2014 ini, Kota Depok hanya mendapat jatah menerima pegawai negeri sipil (PNS) baru sebanyak 110 orang.
Padahal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, jauh-jauh hari sudah mengajukan untuk mendapatkan jatah 3000 PNS baru di Depok ke Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).
"Apa yang kami ajukan ternyata tidak memberikan hasil memuaskan. Jatah Depok hanya boleh menerima 110 PNS baru tahun ini," kata Kepala BKD Depok Harry Prihanto, kepada wartawan, Rabu (27/8/2014).
Menurut Harry, Pemkot Depok sebenarnya membutuhkan 3000 PNS baru baik sebagai guru, pekerja medis atau kesehatan serta tenaga IT dan administrasi.
"Namun yang diberikan hanya segitu, kita bisa apalagi. Semuanya pusat yang menentukan," kata Harry.
Menurut Harry alasan utama Kemen PAN dan RB, tidak melulusakan pengajuan jumlah PNS pihaknya karena pemerintah lebih mengutamakan perekrutan PNS untuk daerah tertinggal di beberapa pelosok di sejumlah pulau yang ada di Indonesia.
"Serta dengan kesanggupan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk mengupah PNS baru, berikut dengan tunjangannya. Jadi Depok hanya dapat 110 orang saja," katanya.
Selain itu, alasan lainnya kata Harry, masih banyaknya tenaga kontrak yang mengabdi dan belum diangkat sebagai PNS di Depok.
Diantaranya adalah guru honorer dan tenaga honorer, petugas kesehatan honorer serta tenaga honorer lain di sejumlah dinas, serta kelurahan hingga kecamatan.
Harry mengakui kebutuhan PNS baru di Depok memang sangat banyak. Namun, katanya, yang menentukan hasilnya tetap dari pusat. "Daerah tidak bisa berbuat banyak," ujarnya.(bum)