Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi pembakaran terhadap juru parkir liar di kawasan Monas menggambarkan, bahwa Ibu Kota Jakarta sudah dikuasai preman. Jakarta sudah dalam kondisi Darurat Preman dan Polda Metro Jaya tidak mampu mengatasinya.
Sehingga aksi-aksi premanisme makin sadis karena merasa dibiarkan aparat kepolisian. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran persnya, Senin (15/9/2014).
Selasa 24 Juni 2014 malam, Yusri (47) seorang juru parkir liar di Monas dibakar oleh seorang oknum TNI Sertu HS karena tidak memberikan setoran jatah preman sebesar Rp 50.000.
"IPW prihatin dengan peristiwa ini. Pemerintah tidak boleh membiarkan kasus ini dan harus mendesak POM TNI maupun Polri mengusutnya. Sebab aksi sadis ini terjadi di sekitar Istana Kepresidenan dan di pusat pemerintahan RI maupun pusat pemerintahan Jakarta," ujar Neta.
Tentunya, sambungnya lagi, sangat ironis jika di sekitar pusat pemerintahan RI sudah dikuasai preman dan preman, bebas berbuat sadis. Apalagi, preman itu adalah oknum TNI.
Kasus ini, Neta menegaskan kembali, adalah gambaran bahwa para preman di Jakarta makin sadis dan polisi makin tak berdaya. Dari pendataan IPW, para preman di Jakarta terdiri dari oknum aparat keamanan, oknum aparat pemda, oknum ormas, dan kelompok masyarakat lainnya.
"Di Jakarta sedikitnya ada 15 kelompok besar preman, yang sebagian besar terdiri dari beberapa suku. Kelompok-kelompok ini umumnya dibacking oknum aparat, sehingga mereka bebas berkuasa. Bahkan kawasan di depan Polda Metro Jaya, tepatnya di Parkir Timur Senayan dikuasai tiga kelompok preman dan polisi membiarkannya saja," paparnya.
Ke 15 kelompok preman Jakarta menguasai kawasan tempat hiburan malam, pasar, terminal, lokasi kaki lima, parkir liar, dll. Di sekitar Roxi, Jakpus misalnya, Neta mencontohkan, ada 20 titik parkir liar. Setiap titik harus setor ke oknum aparat sebanyak dua shift, yang satu shiftnya Rp 150.000.
"Gurihnya dana segar di lingkungan preman membuat kawasan parkir liar sulit diberantas dan premanisme tumbuh subur dan makin sadis dalam mendapatkan jatah uang setoran. IPW mendesak pemerintah segera membersihkan aksi preman ini," tegas Neta S Pane.