News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

KJS 2015 Untuk Penanggulangan HIV/AIDS

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp 1,5 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 untuk program unggulan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Kini KJS sudah terintegrasi dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lewat kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yang berbeda adalah pelayanan KJS dengan daerah lain di Indonesia adalah BPJS untuk DKI Jakarta bisa melayani masyarakat yang mengidap HIV/AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati menuturkan bahwa program KJS sudah terintegrasikan dengan sistem BPJS. Menurutnya, pelayanan BPJS dan KJS tidak akan ada bedanya. Karena landasan peluncuran JKN untuk BPJS dari KJS.

"Bedanya KJS DKI dengan BPJS di luar DKI Jakarta adalah bisa melayani dan merawat masyarakat yang mengidap penyakit HIV/AIDS, bencana, dan Kejadian Luar Biasa (KLB) ditanggung," kata Dien di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).

Selain melayani masyarakat yang mengidap penyakit HIV AIDS, kata Dien, KJS juga memabntu masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas baik tingkat kecamatan atau kelurahan. Dimana biaya untuk rontgen, Ultra Sono Grafi (USG) dan SEG di puskesmas akan ditanggung.

"Kalau BPJS di luar DKI tidak ditanggung soal pelayanan kesehatan itu," kata Dien.

Menurut Dien, Indonesia Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disalurkan di Ibukota Jakarta untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pasalnya, kebanyakan PMKS yang ada di Jakarta berasal dari luar Jakarta. Sehingga, perlu adanya suatu jaminan kesehatan dari pemerintah.

"Kartu Indonesia Sehat itu perluasan cakupan dari BPJS dan KJS," kata Dien.

Menurut Dien, selama ini masyarakat lebih mudah menggunakan KJS dibandingkan JKN dari program BPJS ketika berobat di rumah sakit. Untuk penyebaran kartu KJS yang terintegrasikan BPJS tahun 2015 menunggu Pemerintah Pusat. Pasalnya, yang mencetak adalah BPJS.

"Untuk warga yang memiliki KJS masih bisa menggunakannya. Kalau yang belum punya baru akan dikeluarkan kepada mereka," kata Dien. (Bintang Pradewo)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini