Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapuskan sistem setoran yang dilakukan sejumlah perusahan angkutan umum bertipe bus sedang seperti Metromini dan Kopaja.
Namun ide tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah sopir angkot. Menyikapi penolakan tersebut, pria yang akrab disapa Ahok tersebut tidak mempermasalahkannya dan berjalan saja seperti biasa menggunakan sistem setoran.
"Jalan saja udah. Kita nggak mau urus dia. Mobilnya nggak sesuai KIR. Kalau dia nggak mampu memperbarui karena tidak ada kepercayaan dari bank (kasih modal), dia akan berhenti sendiri dan sopirnya yang bagus juga pasti direkrut kerja sama kami," ungkap Ahok di Balai Kota, Jumat (9/1/2015).
Dikatakannya sistem penghapusan setoran dengan mengganti pembayaran rupiah per kilo meter dianggap Ahok mampu mengatasi kemacetan di Jakarta karena tidak ada lagi kendaraan umum yang ngetem untuk mencari penumpang.
Dikatakannya hasil survey Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) kebijakan penerapan pembayaran rupiah per kilo meter mampu mengurangi kemacetan.
"Ini survei ITDP karena kamu nggak ngetem lagi, enak kamu bawa mobilnya pelan-pelan keliling sesuai kilometer, kamu dibayar per kilometer. Pasang GPS. Kamu bisa ganti bus baru. (Tapi) kalau kamu demen yang ngetem-ngetem begitu ya silahkan," ungkapnya.