Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya. Seiring dengan kebijakan itu, sanksi yang diterapkan pun cukup tegas.
"Pertama akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen, telat akan dipotong cukup besar. Kedua akan ada sanksi kolektif," ungkap Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Lasro Marbun di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Sebelumnya, PNS yang telat masuk kerja dipotong permenitnya Rp 250 ribu. Kini meningkat jadi Rp 500 ribu. Beda dengan sanksi kolektif, misalnya ditemukan pungutan liar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
"Kalau misalnya kolektif salah satu orang ada yang pungli di dalam SKPD atau UKPD semua dihukum, dipotong 10 persen. Kalau untuk saya sudah gede banget. Karena (gaji) Rp 80 juta, dipotong Rp 8 juta. Kalau mereka Rp 50 juta dipotong Rp 5 juta," ungkapnya.
Saat ini Peraturan Gubernurnya sedang diperbaiki untuk menegakan sanksi tersebut. Sekarang tidak ada alasan lagi tidak melaksanakan tugas, maling (korupsi), memeras teman, atau menghindar dari jabatan. "Kita sudah mulai itu," ucapnya.