Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini sudah mulai menerapkan sistem e-budgeting. Sistem e-budgeting tersebut menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diaplikasikan ke pemerintahan yang dipimpinnya tanpa melalui proses tender.
"Kalau tender bikin program kan nggak bisa. Sama kayak smart city mana ada tendernya. Kita tarik, sesuai aturan dong selama anda bayar honor, kayak kita bikin sistem rujukan RS, kita sudah sesuai kok," katanya di Balai Kota, Selasa (17/2/2015).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini sistem e-budgeting yang diterapkan saat ini tidak bisa diubah-ubah lagi, bahkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sekalipun tidak mengerti bagaimana membuat dan mengaplikasikannya karena sudah dikunci.
Ahok membeberkan, sistem akuntansi komputer yang digunakan BPKD saat ini pun bukan dibuat BPKD melainkan meniru sistem yang sudah ada.
"Aturan siapa yang bikin? BPKD? Bukan, ya sistem. Meniru sistem yang benar. Iya kan? Sama kayak kamu mau naik mobil, masa mobil mesti kamu yang bikin, nggak dong, ada mobil bagus kita tinggal beli," katanya.
Lebih jauh mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan sistem e-budgeting dirancang oleh anak-anak pintar asal Surabaya yang dikenal dengan tim 20.
"Itu memang kita minta dari anak-anak pintar anak Surabaya segala macam ngerancang karena nggak mungkin tender kan?" katanya.