Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menduga kuat anggota DPRD DKI Jakarta mempermainkan APBD DKI Jakarta selama ini, setelah pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Dalam pertemuan itu, Kemendagri mempertemukan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta guna membahas perbedaan APBD DKI Jakarta 2015.
Dokumen APBD DKI Jakarta 2015 versi electronic budgeting yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, karena memuat pengeluaran, pemasukan dan pembiayaan. Sementara APBD DKI versi DPRD DKI Jakarta hanya memuat pengeluaran.
Keyakinan Ahok didasari pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan bahwa puluhan tahun, APBD DKI Jakarta yang mereka buat hanya memuat pengeluaran saja. "Mestinya DPRD juga mengurusi pembiayaan, pengeluaran dan pengawasan," ungkap Ahok di Balai Kota, Jumat (6/3/2015).
Ahok heran melihat langkah DPRD DKI Jakarta hanya mengurus pengeluaran APBD DKI Jakarta, tanpa mengawasi seluruh penggunaannya. Sementara fungsi kedewanan mencakup legislasi, anggaran dan pengawasan.
Sayangnya, kata Ahok, DPRD DKI Jakarta hanya sibuk mengurus Rp 12,1 triliun sebagai pokok pikiran dalam APBD DKI yang menurut versi Pemprov DKI Jakarta mengandung dana siluman. Karena dalam APBD DKI Jakarta versi e-budgeting tidak ada angka tersebut.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mencurigai DPRD DKI Jakarta selama ini telah memainkan anggaran. Caranya, mereka membuat pokok pikiran dan menitipkannya ke Bappeda DKI Jakarta melalui Kepala Bappeda DKI Jakarta Sukri Bei.
Setelah diterima, Bappeda menginput anggaran versi DPRD DKI Jakarta ke APBD 2012, 2013, dan 2014. Ahok menduga DPRD sudah menyiapkan APBD versi mereka, kemudian menyodorkannya ke Bappeda DKI Jakarta. Jika pokok pikiran tersebut tak dimasukkan Bappeda DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam tak membahas RAPBD usulan pemerintah.
Jika di kemudian hari ditemukan kejanggalan di dalam pengeluaran anggaran, DPRD DKI Jakarta akan cuci tangan. Mereka berdalih semua kejanggalan itu dilakukan Pemprov DKI Jakarta bukan DPRD DKI Jakarta, begitu kata Ahok.
Menurut Ahok, permainan DPRD DKI Jakarta terbongkar ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan e-budgeting untuk penyusunan APBD DKI Jakarta 2015. "Saya menunggu tahun 2015. Begitu e-budgeting aman, mereka (DPRD DKI Jakarta, red) kesal, karena tidak bisa memasukkan barang. Lalu menuduh saya penipu," terangnya.
Ahok tak mempersoalkan anggota DPRD DKI Jakarta menyebutnya sebagai penipu. Ia menganggap, justru anggota DPRD DKI Jakarta telah mencoreng mukanya sendiri. Faktanya, dalam rapat kemarin, DPRD DKI Jakarta menyediakan berkas APBD asli versi mereka yang ditandatangan semua pihak, lalu diserahkan ke Kemendagri.
"RAPBD itu ada pemasukan, pengeluaran dan pembiayaan, bukan cuma pengeluaran doang. Mereka marah. Begitu marah, Pak Ferrial mengaku mau menutupi itu. Dia bilang puluhan tahun begitu," kata Ahok sambil menambahkan, inilah pokok pikiran DPRD DKI Jakarta selama puluhan tahun memainkan anggaran.