Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Panitia angket DPRD DKI Jakarta telah mengorek informasi dari konsultan sistem e-budgeting, Gagat Sujono. Saat itu anggota DPRD mempertanyakan bentuk kontrak yang dilakukan Pemprov DKI terhadap Gagat.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan bagaimana Pemprov DKI menggunakan Gagat sebagai tenaga ahli.
"Kita begitu tahu sistem e-budgeting, saya tanya siapa yang pernah bikin e-budgeting, (ternyata) Surabaya, tapi lebih lengkap versi kami," ungkap pria yang akrab disapa Ahok tersebut di Balai Kota, Kamis (12/3/2015).
Saat itu memang tidak dilakukan lelang karena alasan keamanan, akhirnya diputuskan sistem e-budgeting dipegang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Kita punya IT juga. Tapi siapa tenaga ahlinya? Kita undanglah yang dari Surabaya, salah satu yang bikin Pak Gagat. Dia ada 4 orang berteman, ya sudah mau tidak kita bayar transpor dari Surabaya ke Jakarta? Kita bayar gaji honor, kamu kasih tahu kita bagaimana sistemnya," ungkap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun menegaskan bahwa e-budgeting dibuat BPKAD dan sistemnya pun dipegang Pemprov DKI sendiri dengan mengundang tenaga ahli untuk menjelaskan bagaimana cara mengisinya dan sebagainya dengan membayarnya secara harian.
"Jadi e-budgeting ini murni BPKAD yang punya, kita bukan lelang sistem," katanya.
Empat orang yang berasal dari Surabaya termasuk Gagat sudah dari 2013 membantu Pemprov DKI Jakarata dalam menyiapkan sistem e budgeting. Hal tersebut dikatakan Ahok tidak melanggar aturan karena tenaga ahli dibayar dari APBD.
"Ada hitungan Bappenas standar tenaga ahli, di bawah BPKAD. Makanya kalau bukan orang yang mau nolong kita, Pak Gagat, saya terimakasih sama dia, dia mungkin tidak mau, dia punya semangat untuk membuat di nasional. Kalau dibilang akan ambil rahasia kita? Apa yang mau diambil, saya mau buka semua, tidak ada rahasia," ungkapnya.
E budgeting diterapkan dalam rangka transparansi anggaran. Bila ada orang yang mengubah mata anggaran maka bisa dideteksi dengan cepat. Dikatakan Ahok dengan e budgeting bila ada orang yang melakukan manipulasi dengan mudah bisa ditelusuri siapa pelakunya jam berapa detik berapa seseorang mengubah.
"Rahasia dimana. Justru e-budgeting kami rancang buka semua, gaji saya buka semua," ungkapnya.