Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyikapi kritikan besarnya belanja pegawai hingga 24 persen dari total RAPBD Tahun Anggaran 2015 dari sejumlah anggota DPRD, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama balik mempertanyakan kepantasan anggaran untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang masuk dalam total anggaran siluman Rp 12,1 triliun.
Bahkan ia pun menyentil anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Rina Aditiya Sartika.
Awalnya pria yang akrab disapa Ahok ini menjelaskan bila belanja pegawai sesuai peraturan tidak boleh melebihi dari 30 persen APBD DKI.
"Tapi DPRD kritik lagi, lucu lagi nih. Ah cuma buat ngatasin banjir saja 0,8 persen atau Rp 5 triliun, yang bener saja kamu, masa gaji sampai 24 persen," ungkap pria Ahok di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).
Tetapi dikatakan mantan Belitung Timur ini dalam mengatasi banjir tidak hanya menganggarkan untuk pembangunan sheet pile atau normalisasi sungai. Banyak hal yang harus diperhatikan diantaranya warga yang tinggal di bantaran kali yang harus disiapkan tempat tinggal terlebih dahulu.
"Kamu mau gusur orang, normalisasi sungai. mau pasang sheet pile ini orang loh bukan ayam loh, kamu mau taruh dimana? kamu ada uang Rp 100 Triliun pun bisa tidak kamu normalisasi sungai semua? Tidak bisa karena ini ada orang yang sudah puluhan tahun menguasai ini," ungkap Ahok.
Untuk itu, Pemprov DKI saat ini terus menggenjot pembangunan rumah susun untuk memindahkan warga DKI yang tinggal di bantara sungai. Butuh sekitar 60 ribu unit rumah susun. Tetapi pembangunanya tidak bisa selesai semuanya satu tahun.
"Bisa tidak kamu langsung bangun 60 ribu unit di Jakarta selama setahun? Tidak bisa. Jadi kalau ini tidak bisa ya ngapain kamu anggarin?" ucapnya.
Kemudian anggaran belanja pegawai pun dibandingkan dengan anggaran kesehatan dan pendidikan yang masih jauh lebih tinggi. Tetapi dalam aturan memang tidak mengatur anggaran belanja pegawai harus di bawah anggaran pendidikan atau kesehatan. Sehingga Ahok melihat bahwa alasan tersebut hanya untuk menyingkirkan persoalan utama dalam APBD DKI.
"Seolah-olah DPRD sudah baik hati mau memeriksa segala macam dan Kemendagri, pertanyaan saya pantas tidak beli UPS sampai Rp 12,1 triliun beli yang macam-macam. Jadi kan ceritanya apa, punya kita dicrop nih, soalnya dia tidak mengakui yang kita. Itu yang konyol saya bilang. Jangan dibolak-balikkan masalah," ungkapnya.
Ia pun menyinggung masalah belanja pendidikan pada APBD 2014 yang mencapai 28 persen dari total APBD DKI dan akhirnya menyebut nama Rina Aditiya Sartika yang tiada lain anak dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Jakarta Selatan Alex Usman.
"Dulu kita bangga belanja 28 persen untuk pendidikan. Bangga apa? beli bukunya si Rina yang dionline dibeli hanya Rp 45 ribu, dia mengakunya membeli Rp 150 ribu, (Rina) yang anaknya Alex Usman," ungkapnya.
Sekedar informasi dalam anggaran pendidikan 2014 terdapat pengadaan buku berjudul Kampoeng hingga Metropolitan, Batavia Era Kolonial hingga Jokowi, Jakarta dulu Rawa sekarang Pencakar Langit, Dari Delman menuju MRT, Perempuan Betawi menyusui hingga tokoh dan Urban Batavia Urban Jakarta. Kabarnya buku tersebut Untuk diketahui, pada anggaran pendidikan 2014 terdapat pengadaan buku.