Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi keinginan DPRD DKI yang meminta prin out APBD DKI Tahun Anggaran 2015 yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sore ini langsung kirim. Bila perlu tunggu saja di ruangan saya," ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Dikatakan dia memang alasan diundurnya pembahasan evaluasi APBD DKI dikarenakan DPRD DKI meminta print out APBD DKI yang dikirim Ahok ke Kemendagri sebagai bahan perbandingan anggota dewan.
Bila evaluasi APBD dari Kemendagri dibahas maka APBD DKI selesai dan bisa di buatkan Peraturan Daerah (Perda).
"Kalau point ini dibahas berarti selesai. Mereka mengakui," ucapnya.
Dikataka Heru pihaknya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah siap melakukan pembahasan dengan DPRD termasuk soal Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kalau soal evaluasi, tidak bisa ditambahkan lagi diposisi sekarang. Kalau mau di APBD-P jadi mungkin saya tidak merekomendasikan PMP untuk Bank DKI untuk masuk di pembahasan penambahan kalau mau aman di APBD-P," ungkapnya.