Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas hasil evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tetapi pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD tidak membahas draf evaluasi dari Kemendagri.
Ketua Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta Bestari Barus pun memutuskan untuk keluar dari ruang rapat dan lebih baik menunggu di luar.
Dirinya menilai anggota Banggar dalam pembahasan dengan TAPD justru hanya membahas program yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kalau saya inginnya rapat segera masuk ke materi pembahasan. Ini seperti rapat komisi. Seharusnya fokus pada bundel evaluasi," ucap Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Dikatakannya harusnya yang menjadi fokus pembahasan seluruh poin evaluasi Kemendagri.
Seperti anggaran operasional untuk lima Walikota yang dilarang dianggarkan.
Ia khawatir evaluasi tersebut akan berdampak kepada plafon RAPBD DKI Jakarta 2015 senilai Rp 73, 08 triliun.
"Saya konsen itu saja, kalau dihilangkan akan kemana? Ini diberikan waktu untuk dibahas, karena ada efisiensi apa mungkin akan menggagu APBD kita. Misalnya ada Rp 10 triliun yang hilang, apakah akan merubahnya? Atau dipindah kemana?" ujarnya.