Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI, membuat munculnya wacana penggunaan APBD tahun sebelumnya di DKI Jakarta.
Apalagi pihak legislatif lebih menyetujui penggunaan APBD 2014, ketimbang harus mengesahkan RAPBD 2015. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik.
Menurutnya, dewan kemungkinan akan lebih menyetujui penggunaan APBD 2014.
"Jika menggunakan yang 2014, tidak akan bermasalah," katanya di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Politisi Gerindra tersebut mengatakan meski menggunakan rancangan APBD sebelumnya, tidak akan menyebabkan terganggunya pembangunan di DKI Jakarta. Lantaran, selisih antara APBD 2014 dengan RAPBD 2015 hanya Rp 180 Miliar.
"Tidak terlampau jauh perbedaannya, APBD 2014 Rp 72,9 triliun tidak dan RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun," tuturnya.
Taufik mengklaim sebagian besar fraksi di DPRD DKI menyatakan dukungannya terhadap penggunaan kembali APBD 2014. Dari 9 fraksi yang ada, hanya fraksi NasDem yang tidak mendukung.
"Semalam kami bertemu. Pimpinan partai di seluruh DKI kan ada pertemuan rutin,dan semalam membahas soal situasi ini," katanya.